JAKARTA – Program bedah rumah skala besar yang menargetkan 400 ribu unit pada 2026 mendapat sorotan serius dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan, bahwa program ini tidak boleh sekadar mengejar angka, tetapi harus benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, program ini merupakan wujud perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil khususnya mereka yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting bukan hanya target terpenuhi, tapi bagaimana program ini benar-benar memperbaiki kualitas hidup rakyat,”tegas Iwan, Senin (13/04/2026).
Program bedah rumah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dinilai sangat strategis.
“Persoalan utama di banyak daerah bukan kekurangan rumah, melainkan kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan,”kata Iwan.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan renovasi besar-besaran ini sebagai upaya menekan angka rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kami menekankan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas pelaksanaan di lapangan dan validitas data sosial ekonomi,”katanya.
DPR juga mengingatkan potensi persoalan klasik bantuan sosial dan data yang tidak akurat. Karena itu, verifikasi penerima harus dilakukan secara ketat serta faktual.
“Penerima BSPS itu sendiri wajib memenuhi syarat, berpenghasilan rendah (sesuai DTSEN), memiliki rumah tidak layak huni, memiliki bukti kepemilikan tanah sah dan rumah tersebut satu-satunya tempat tinggal,”ujarnya.
Jika ditemukan ketidaktepatan di lapangan, pemerintah diminta segera melakukan koreksi bersama pemerintah daerah.
“Jangan sampai yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan,”ujar Iwan.
Tahun ini, program bedah rumah diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia, setelah sebelumnya masih ada ratusan daerah yang belum tersentuh.
“Pemerataan ini juga membawa tantangan baru bagi kapasitas teknis daerah. Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam, verifikasi data, pengawasan pelaksanaan, menjamin kualitas hasil renovasi serta gerakan ekonomi lokal dan serap tenaga kerja,”jelasnya.
Selain berdampak sosial, program ini juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi daerah. Material bangunan diambil dari toko lokal, sementara tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat.
“Artinya, program ini ikut menghidupkan usaha lokal, membuka lapangan kerja, mendorong perputaran ekonomi daerah, jangan berhenti di rumah, lingkungan harus dibenahi,”katanya.
DPR juga mengingatkan agar program ini tidak berhenti pada perbaikan fisik rumah saja. Lingkungan sekitar harus ikut diperhatikan seperti, akses air bersih, sanitasi, drainase,kesehatan lingkungan.
“Tanpa itu, tujuan meningkatkan kualitas hidup dinilai tidak akan maksimal. Maka Komisi V DPR memastikan akan mengawal pelaksanaan program ini secara menyeluruh, mulai dari distribusi hingga kualitas hasil di lapangan,”tegasnya.
Apresiasi juga disampaikan kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait atas upaya peningkatan kinerja program perumahan.
“Ukuran keberhasilan bukan jumlah rumah yang direnovasi, tapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,”tutup Iwan.
Program bedah 400 ribu rumah bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan memperkuat ketahanan keluarga.
“Namun, kunci utamanya tetap satu, tepat sasaran dan berkualitas,”tutupnya.(*)
