PANGKEP– Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa, 2 Juni 2026. Dalam sambutannya, Winner menekankan bahwa hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar formalitas, melainkan rujukan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai rencana aksi yang telah disepakati, paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pangkep, Asri, mengungkapkan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, opini WTP yang diraih tahun ini merupakan yang ke-15 kalinya bagi Kabupaten Pangkep dan yang ke-14 kali secara berturut-turut.
“Alhamdulillah, kita kembali mempertahankan opini WTP ke-15. Dan 14 kali berturut-turut. Ini merupakan hasil kerja bersama, berkat bimbingan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta kolaborasi seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assagaf, menegaskan bahwa mempertahankan opini WTP bukanlah perjalanan yang mudah. Capaian tersebut membutuhkan proses panjang, komitmen, dan sinergi seluruh pihak dalam mengelola keuangan daerah secara baik.
“Untuk mendapatkan WTP hingga 15 kali bukan perjalanan yang singkat. Ini hasil kolaborasi dan kerja keras semua pihak. Meski masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki, Alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada posisi yang baik, dan ke depan kita berharap bisa lebih baik lagi,” tegasnya.
Raihan WTP ke-15 ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, capaian ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa Pangkep mampu menjaga integritas fiskal dan komitmen terhadap prinsip good governance.(*)
