POLMAN,– Aksi unjuk rasa yang digelar Serikat Mahasiswa dan Rakyat (Semarak) gabungan sejumlah elemen Mahasiswa dan masyarakat di depan Gedung DPRD Kabupaten Polewali Mandar ( Polman) berlangsung tertib tanpa gesekan. Dalam aksi yang dimulai sejak pukul 13.00 Wita dibawa terik matahari,para demonstran menyuarakan tuntutannya dihadapan para wakil rakyat dan pemerintah kabupaten Polman.
Merespon aksi tersebut, Ketua DPRD Polman Fahri Fadly bersama sejumlah anggota dewan lainnya, seperti Agus Pranoto, Fatahuddin, Ilham Djalil dan wakil ketua DPRD Polman Amiruddin turun langsung menemui massa aksi. Kehadiran mereka disambut antusias oleh peserta unjuk rasa yang mengapresiasi sikap terbuka para wakil rakyat tersebut.
“Kami hadir di sini bukan hanya untuk mendengarkan, tapi juga untuk berdialog. Suara rakyat adalah mandat bagi kami.Saya juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada massa aksi yang menjalankan aksi unjuk rasa tanpa menimbulkan kericuhan.
Juga kepada aparat dari TNI, Polri, dan Satpol PP yang menjaga aksi sehingga berlangsung damai dan kondusif. Inilah sifat orang Mandar yang sebenarnya, yaitu berbudaya dan Malaqbi,” Tutur Fahri Senin 1 September 2025.
Terkait Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar yang baru saja mencabut keputusan Penjabat (Pj) Bupati sebelumnya mengenai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Fahri mengungkapkan bahwa sudah ada keputusan Bupati mengenai pembatalan kenaikan Pajak,dalam surat keputusan Bupati pajak tidak akan dinaikkan untuk seterusnya.Ungkap Fahri.
Sementara itu,Jendral lapangan Heriadi R menyampaikan terima kasihnya atas respons positif dari DPRD. “Ini yang kami harapkan. Dialog terbuka tanpa harus bentrok. Ini bukti bahwa demokrasi bisa berjalan sehat.
“Kita sepakat dalam konsolidasi, sebagai mahasiswa Polewali Mandar, kami mengedepankan Sipakalabbi‘ saling menghargai atau saling mengangkat derajat. Itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan aksi damai karena kita telah keluar dari UUD ketika melakukan tindakan anarkis,” ujar Heriadi.
soal tuntutan yang dibawa hari ini, Heriadi menerangkan kalau sesuai dengan kesepakatan antara Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), baik internal maupun eksternal, yang hari ini menjadi keresahan masyarakat, ada tiga tuntutan isu daerah yang dibawa pada hari ini.
“Yaitu tolak kenaikan PBB-P2, maksimalkan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Polewali Mandar, dan transparansi data pembebasan pajak. Alhamdulillah, hari ini juga kenaikan pajak PBB-P2 telah dicabut, artinya salah satu tuntutan aksi Semarak telah berhasil,” ungkap Heriadi.
Untuk isu nasional, mereka membawa lima tuntutan, yaitu Reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset, tolak kenaikan izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan hentikan represifitas terhadap massa aksi, serta hentikan sentralisasi anggaran serta tegakkan otonomi daerah.
“Yang ingin kami temui pun hadir, seperti Kapolres, Dandim, dan Pemkab, itulah juga yang menjadi alasan kami tidak melakukan tindakan anarkis,”Imbuh Heriadi.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, ditandatangani pula pakta integritas yang diteken oleh pimpinan DPRD, Kapolres Polman Komandan Dandim 1402 Polman,dan Plt.Sekretaris Daerah (Sekda) Polewali Mandar.
“Ada tiga isi pakta integritas, yaitu pertama pajak dikembalikan ke tahun 2024. Kedua, transparansi anggaran, Ketiga, reformasi Polri,” ucap Heriadi.
Jika pakta integritas ini dilanggar, Heriadi menegaskan pihaknya akan menggelar aksi jilid II yang mungkin akan di luar ekspektasi unjuk rasa hari ini
Aksi yang digelar oleh Serikat Mahasiswa dan Rakyat ( Semarak) atau gabungan elemen masyarakat ini berlangsung damai di bawah pengawalan aparat keamanan TNI Polri Tak ada bentrokan maupun insiden berarti yang terjadi selama aksi berlangsung.
Usai menyampaikan orasi dan berdialog dengan perwakilan DPRD, massa membubarkan diri dengan tertib sembari membawa harapan agar aspirasi mereka benar-benar ditindaklanjuti.(*)
