JAKARTA– Indonesia kembali mencatat kabar baik sekaligus tantangan baru. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru per Maret 2026 yang menunjukkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,93 juta jiwa, berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025.
Persentase kemiskinan nasional ikut terkoreksi dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen, sebuah tren konsisten yang menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, telah berlangsung sejak 2023.
Namun di balik angka yang tampak menggembirakan itu, garis kemiskinan justru naik. BPS menetapkan batas minimum kebutuhan dasar sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, meningkat 4,33 persen dari periode sebelumnya.
Artinya, meski jumlah orang miskin berkurang, biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat semakin tinggi, sebuah paradoks yang menuntut pembacaan lebih kritis.
Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia dihuni oleh 4,62 anggota keluarga, sehingga kebutuhan minimum tidak bisa dilihat per individu saja. Perbedaan biaya hidup antarwilayah juga membuat garis kemiskinan berbeda di tiap provinsi, dipengaruhi harga kebutuhan pokok, pola konsumsi, hingga kondisi ekonomi lokal.
Dengan kata lain, angka nasional hanyalah gambaran umum, sementara realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Tantangan terbesar tetap ada di perdesaan. Tingkat kemiskinan di desa mencapai 10,67 persen, jauh di atas perkotaan yang hanya 6,34 persen. Meski keduanya sama-sama membaik dibanding enam bulan sebelumnya, kualitas penurunan berbeda.
Di kota, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) menurun, menandakan pengeluaran masyarakat miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan mengecil. Sebaliknya, di desa kedua indeks justru naik, menunjukkan sebagian masyarakat miskin makin jauh dari garis kemiskinan dan rentan terhadap guncangan ekonomi.
Data ini menjadi sinyal ganda, Indonesia berhasil menjaga tren penurunan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir, tetapi pemerataan kesejahteraan masih timpang. Program pengentasan kemiskinan harus lebih fokus ke desa, dengan strategi peningkatan pendapatan melalui UMKM dan pertanian, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan.
Potret ganda ini memperlihatkan wajah ekonomi Indonesia yang sedang berlari maju, tetapi masih tersandung jurang ketimpangan. Angka kemiskinan turun, garis hidup naik, dan desa masih tertinggal.
Pemerintah dituntut tidak sekadar merayakan statistik, melainkan memastikan bahwa perbaikan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok, agar narasi penurunan kemiskinan tidak berhenti sebagai angka, melainkan nyata sebagai kesejahteraan.
