JAKARTA– Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp268 triliun sesuai Undang-Undang APBN, sekaligus meluruskan informasi yang sempat beredar bahwa lembaga ini mengelola dana Rp335 triliun.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa dari total anggaran Rp268 triliun, sekitar 93% atau Rp249 triliun dialokasikan khusus untuk program MBG. Dari jumlah tersebut, 70% digunakan untuk pembelian bahan baku yang melibatkan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, 20% anggaran dipakai untuk kebutuhan operasional, termasuk listrik, sewa kendaraan, dan gaji relawan. Saat ini, jumlah relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai lebih dari 1,2 juta orang dengan insentif berkisar Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.
“Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Maret 2026.
Ia menambahkan, angka Rp335 triliun yang sempat beredar berasal dari Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), termasuk cadangan Rp67 triliun yang merupakan kebijakan presiden.
BGN juga menaruh perhatian pada kesejahteraan relawan sebagai bagian penting dalam rantai distribusi program MBG. Insentif yang diberikan disesuaikan dengan beban kerja di lapangan, sehingga relawan dapat menjalankan tugas secara optimal.
Dengan komposisi anggaran tersebut, BGN menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja.
Ke depan, BGN memastikan pengelolaan anggaran akan terus dilakukan secara akuntabel dan efektif, guna memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.(*)
