POLMAN,— Jaringan Oposisi Loyal (JOL) kembali menyoroti pengelolaan program Makanan Bergizi (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar. Sorotan tersebut mencuat setelah rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar bersama DPRD Polman Selasa 10 Maret 2026 untuk membahas pengelolaan dapur MBG namun tidak menghasilkan kesimpulan karena sejumlah pihak yang diundang tidak hadir.
RDP yang dipimpin oleh ketua komisi III Sarinah didampingi wakil ketua Amiruddin tak melahirkan kesimpulan sehingga akan dijadwalkan ulang,karena RDP tidak berjalan sesuai harapan. Ketidakhadiran pihak pengelola dapur dinilai menjadi penyebab utama rapat tersebut tidak dapat menghasilkan keputusan ataupun solusi atas berbagai persoalan yang sebelumnya telah disoroti.
Centra Komando strategis JOL Polman Ikbal menilai kondisi ini sangat disayangkan, mengingat pengelola dapur MBG merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap operasional program serta pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN.
“Seharusnya pengelola dapur hadir dalam forum tersebut karena merekalah yang mengetahui secara langsung kondisi operasional di lapangan, termasuk terkait fasilitas dapur, perizinan, hingga pengelolaan sanitasi,” ujarnya.
Menurutnya, forum RDP merupakan ruang penting untuk membuka transparansi pengelolaan program MBG sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
JOL sebelumnya telah menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan dapur MBG di Polewali Mandar, di antaranya terkait kelengkapan perizinan, sertifikat higiene sanitasi, serta kesiapan fasilitas pendukung seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Selain itu, persoalan administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi kelayakan sanitasi juga menjadi perhatian karena dinilai sangat penting untuk menjamin standar kesehatan dalam pengelolaan makanan bergizi yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Karena rapat tidak berjalan maksimal, DPRD Polewali Mandar akhirnya memutuskan untuk menjadwalkan ulang RDP dengan agenda yang sama. Penjadwalan ulang ini diharapkan dapat menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan, terutama pengelola dapur MBG.
JOL menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program MBG di Polewali Mandar agar berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mereka juga menekankan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menghambat program, melainkan untuk memastikan program tersebut benar-benar berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Program ini sangat penting, apalagi Polman masih menghadapi persoalan stunting yang cukup tinggi. Karena itu, pengelolaannya harus benar-benar serius dan memenuhi seluruh standar yang ada,” tegas Ikbal
Sementara itu wakil ketua DPRD Polman Amiruddin mengatakan bahwa rapat dengar pendapat (RDP) tidak menghasilkan kesimpulan akan kembali dijadwalkan ulang.
Pihaknya memahami berbagai kritik dan masukan yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan program MBG, khususnya mengenai operasional dapur MBG dan kelengkapan administrasi serta standar sanitasi.
Menurutnya, RDP yang telah diagendakan belum berjalan maksimal karena sejumlah pihak yang diundang, termasuk pengelola dapur MBG, tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
“RDP hari ini belum menghasilkan keputusan karena beberapa pihak yang seharusnya hadir tidak datang. Karena itu, DPRD akan menjadwalkan ulang rapat tersebut agar semua pihak bisa hadir dan memberikan penjelasan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen untuk mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi di Kabupaten Polewali Mandar.
Selain itu, DPRD juga akan meminta penjelasan dari instansi teknis terkait mengenai berbagai persoalan yang menjadi sorotan, termasuk kelengkapan perizinan dapur, sertifikat higiene sanitasi, serta kesiapan fasilitas pengelolaan limbah.
“Semua ini perlu dibahas secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Kita ingin program MBG berjalan baik, tetapi tentu harus memenuhi semua standar yang ada,” tambahnya.
Dengan adanya forum tersebut, diharapkan berbagai persoalan yang muncul dapat dibahas secara komprehensif sehingga program MBG di Polewali Mandar dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan gizi masyarakat.(*)
