JAKARTA – Komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat apresiasi, namun juga diiringi peringatan agar kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten dan transparan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengingatkan, pemerintah agar tidak memberi harapan palsu (PHP) kepada masyarakat terkait kebijakan harga BBM.
Ia menekankan, pentingnya kepastian agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah publik.
“Langkah yang baik ini perlu dibarengi dengan konsistensi. Kita berharap agar pemerintah jangan PHP ke rakyat soal harga BBM. Karena seringnya begitu, kita dikasih angin segar, tiba-tiba harga BBM naik,”ujarnya, Kamis (02/06/2026).
Menurutnya, kebijakan menahan harga BBM harus didukung perhitungan fiskal yang matang, terutama dengan adanya rencana penambahan anggaran subsidi sebesar Rp90 hingga Rp100 triliun.
Disamping itu, ia juga menilai kebijakan energi memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.
“Kenaikan harga BBM sangat sensitif terhadap harga bahan pokok dan sektor lainnya. Dampaknya akan besar, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,”jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, Mufti juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dinamika global, khususnya ketegangan di sektor energi dunia yang berpotensi memengaruhi pasokan dan harga. Faktor geopolitik, kata dia, perlu diantisipasi secara cermat karena dapat berdampak pada biaya distribusi dan ketahanan pelaku usaha di dalam negeri.
“Masalah energi bisa memengaruhi biaya distribusi, harga barang, hingga ketahanan usaha kecil,”tambahnya.
Di sisi lain, ia menyoroti mulai munculnya fenomena panic buying di sejumlah daerah akibat kekhawatiran masyarakat terhadap harga dan ketersediaan BBM.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas dan terbuka dari pemerintah.
“Setiap kebijakan harus memberikan kejelasan kepada pelaku usaha dan masyarakat bahwa stabilitas ekonomi tetap menjadi prioritas di tengah dinamika global,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Mufti menegaskan agar setiap kebijakan yang diambil tidak justru menambah beban masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan energi harus berpihak pada kepentingan rakyat dan menjaga daya beli.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil sekarang justru memberatkan rakyat,” pungkasnya.(*)
