SUKABUMI – Sebanyak 1.848 Perwira Polri resmi dilantik dalam Upacara Penutupan Pendidikan dan Pelantikan Perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-55 dan SIP Khusus Intelijen Angkatan ke-11 Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Soetadi Ronodipuro, Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi, Kamis (04/06/2026).
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, A.H., M.Hum., M.Si., M.M. Dari total perwira yang dilantik, sebanyak 1.798 merupakan lulusan SIP Angkatan ke-55, sementara 50 lainnya berasal dari SIP Khusus Intelijen Angkatan ke-11.
Pelantikan ribuan perwira baru ini menjadi bagian dari langkah strategis Polri dalam memperkuat pelayanan publik hingga ke tingkat kewilayahan. Mayoritas lulusan akan ditempatkan kembali di Polda dan Polres untuk mengisi kebutuhan jabatan perwira yang masih cukup besar di berbagai daerah.
“Hampir 90 persen kembali ke Polda dan Polres karena masih banyak kebutuhan jabatan perwira, khususnya di tingkat Polres,” ujar Wakapolri dalam sambutannya.
Menurutnya, para perwira baru tersebut akan memperkuat fungsi Samapta dan berbagai layanan kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, profesional, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas.
Wakapolri menegaskan bahwa fungsi pelayanan seperti Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Hotline 110, Command Center, dan Samapta merupakan wajah terdepan institusi Polri di mata masyarakat.
“Dari interaksi di SPKT, layanan 110, maupun pelayanan kepolisian lainnya, citra Polri dibangun. Karena itu pelayanan publik harus menjadi perhatian utama seluruh anggota Polri, khususnya para perwira yang baru dilantik,” tegasnya.
Sebagai bagian dari transformasi institusi, Polri terus memperkuat ekosistem pelayanan cepat atau quick response melalui optimalisasi Hotline 110, penguatan Command Center, peningkatan kualitas pelayanan SPKT, serta penguatan fungsi Samapta sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
Menurut Wakapolri, kualitas pelayanan publik menjadi fondasi utama yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terus menjadi fokus pembenahan organisasi.
“Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis harus menjadi standar baru pelayanan kepolisian di seluruh wilayah,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar kepada Polri, terutama dalam hal kecepatan merespons laporan, kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan pengawasan internal.
Dengan penempatan para perwira baru di berbagai wilayah, Polri berharap transformasi pelayanan dapat berjalan lebih optimal hingga ke tingkat Polres dan Polsek. Kehadiran mereka diharapkan mampu mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di seluruh Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, modern dan dipercaya masyarakat, sejalan dengan tuntutan zaman dan harapan publik terhadap institusi kepolisian.(*)
