PAREPARE— Sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) di Kota Parepare bersatu suara menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Makassar. Rencana aksi ini kini mulai dikonsolidasikan ke Polda Sulsel, dimana salah satunya agendanya konvoi dari Parepare menuju Makassar sebagai simbol perjalanan moral menagih keadilan.
Ketua Forum Peduli Ummat, HA Rahman Saleh, menyebut aksi ini sebagai bentuk pengawalan terhadap berbagai dugaan kasus korupsi yang tak kunjung tuntas di Kota Parepare “Ini kasus dinkes berproses 8 tahun dan tak kunjung tuntas,” tegasnya, melalui sambungan telepon menandai frustrasi publik atas lambannya penegakan hukum.
Dalam aksi, melibatkan gabungan LSM diantaranya Forum Masyarakat Bahagia, Fokus, Aliansi Peduli Ummat, LMRI Sulsel, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya. Konsolidasi lintas lembaga ini memperlihatkan bahwa keresahan bukan hanya milik segelintir orang, melainkan suara kolektif masyarakat sipil. Mereka menegaskan, paling lambat dua pekan setelah konsolidasi ke Polda Sulsel, massa akan turun ke jalan.
Dana Dinkes dan Plesiran Dewan
Seperti diketahui beberapa hari terakhir, kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Parepare tahun anggaran 2017–2018 yang merugikan negara Rp6,3 miliar kembali mencuri perhatian. Aparat penegak hukum menggelar rekonstruksi besar-besaran dengan melibatkan 28 saksi.
Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, AKBP Jufri, menegaskan rekonstruksi ini digelar untuk melacak aliran dana yang diduga menyeret pihak lain. “Dari 101 adegan, sebanyak 52 diperagakan pada hari pertama dan 49 adegan pada hari kedua,” jelas Jufri.
Rekonstruksi dilakukan di berbagai lokasi strategis mulai dari Rumah Jabatan Wali Kota, Kantor Dinas Kesehatan, RSUD Andi Makkasau, Kantor DPRD, Teras Empang Cafe, Kantor Bappeda, hingga Kantor Wali Kota Parepare.
Selain kasus Dinkes, gabungan LSM juga menyoroti dugaan penyalahgunaan dana perjalanan dinas ‘plesiran’ anggota DPRD Parepare tahun 2023–2024 senilai Rp50 miliar dan Rp40 miliar. Mereka mendesak BPK dan BPKP melakukan audit investigasi, termasuk atas dugaan jual beli proyek. “Tujuannya agar kasus Dinkes tidak dimainkan. Termasuk mempertanyakan dugaan penggunaan dana perjalanan dinas dewan hingga persoalan dugaan jual beli proyek,” tambah Rahman.
Targetnya jelas, dalam dua pekan ke depan, setelah konsolidasi ke Polda Sulsel, massa akan turun ke jalan. Konvoi dari Parepare menuju Makassar bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan moral untuk menagih janji keadilan. Publik menanti apakah aparat benar-benar serius menuntaskan kasus Rp6,3 miliar ini, atau justru membiarkannya kembali tenggelam dalam pusaran politik lokal.
