MAKASSAR–Pengurus Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH PP) Sulawesi Selatan berkumpul di Warkop KK Jalan Toddopuli Raya Timur Kota Makassar, Jumat 21 Maret 2025.
Para pembela keadilan ini menggelar buka puasa bersama. Sebelum buka puasa bersama, terlebih dahulu pengurus BPPH PP membagikan paket takjil kepada pengguna jalan dan anak jalanan.
Canda tawa dan diskusi membahas banyak hal, mewarnai silaturahmi tersebut.
Ketua BPPH Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Dr. Andi Arfan, S.H., M.H., C.ME, menyampaikan bahwa kegiatan berbuka puasa bersama ini merupakan tradisi tahunan yang rutin dilakukan oleh BPPH Pemuda Pancasila Sulsel.
“Kegiatan berbuka puasa ini dihadiri oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, St Diza Rasyid Ali, serta ketua-ketua badan dan lembaga lainnya,” ujar Arfan.
Dalam kesempatan tersebut, Arfan juga meminta izin kepada Ketua MPW untuk melakukan reshuffle terhadap anggota yang tidak aktif. Selain itu, ia menegaskan komitmen BPPH dalam memberikan pendampingan hukum secara gratis bagi kader Pemuda Pancasila.
Wakil Ketua BPPH PP Sulsel, Andi Heryanto Bausad mengatakan, buka puasa bersama merupakan kegiatan rutin dan bagian dari cara BPPH PP merawat silaturahmi antar sesama kader.
“Jadi tadi ibu Ketua MPW PP (Diza Rasyid Ali) juga hadir di acara buka puasa tadi. Banyak hal yang menjadi pembahasan tadi. Diskusi diskusi berkualitas dari para pembela keadilan yang bernaung di wadah BPPH Pemuda Pancasila Sulsel,” pungkas Anggota DPRD Bone Fraksi Nasdem ini.
Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, St Diza Rasyid Ali, turut memberikan sambutan yang berisi motivasi bagi para kader yang hadir. Ia berbagi pengalaman pribadinya saat mengibarkan bendera merah putih di berbagai negara tanpa menggunakan dana negara, melainkan atas nama Pemuda Pancasila.
“Pemuda Pancasila tidak pernah meminta dana hibah,” tegasnya.
Diza juga mendorong BPPH untuk lebih dikenal masyarakat melalui kegiatan seperti forum diskusi. Ia berharap Ketua BPPH Pemuda Pancasila Sulsel dapat mendesak Ketua BPPH Pusat agar ke depannya BPPH mampu mencetak pengacara sendiri. Dengan demikian, kartu pengacara nantinya dapat berlogo Pemuda Pancasila sebagai identitas resmi. (*)
