PAREPARE– Upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Kota Parepare semakin diperkuat dengan rencana pengembangan aplikasi inovatif bertajuk Parepare Dalam Genggaman.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, bersama jajaran Institut Teknologi Habibie (ITH) Parepare, membahas rancangan dan implementasi aplikasi tersebut dalam pertemuan yang digelar pada Kamis,22 Mei 2025.
Dalam diskusi itu, Wali Kota Tasming menekankan pentingnya kehadiran sebuah aplikasi terpadu yang dapat mengintegrasikan berbagai layanan publik dan aktivitas pemerintahan secara real-time, guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
“Saya menginginkan sebuah aplikasi yang di dalam dasbornya, semua kegiatan dan layanan pemerintah dapat terpantau dan diakses masyarakat dengan mudah,” ujar Tasming.
Sebagai ilustrasi, ia menjelaskan bahwa ketika masyarakat ingin menyewa Lapangan Andi Makkasau yang berada di bawah naungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DKOP) mereka bisa melihat jadwal ketersediaan, biaya sewa, metode pembayaran, serta informasi terkait lainnya langsung melalui aplikasi.
Hal yang sama juga berlaku bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Badan Keuangan Daerah (BKD), di mana masyarakat dapat membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara digital. Bahkan, aplikasi ini nantinya akan menyediakan menu khusus yang berisi informasi dan panduan bagi warga yang membutuhkan kejelasan lebih lanjut mengenai layanan yang tersedia.
Tasming menegaskan bahwa pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan publik, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi.
“Secara garis besar, pola pengembangan aplikasi ini sudah kami temukan. Sekarang tinggal bagaimana ITH berkolaborasi dengan OPD terkait untuk mendetailkan dan mengimplementasikan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” jelasnya.
Aplikasi Parepare Dalam Genggaman diharapkan menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, yang tidak hanya mendukung percepatan layanan, tetapi juga menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)
