MAKASSAR– Keberhasilan aparat kepolisian di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan seperti Pangkep dan Parepare dalam mengungkap praktik penyaluran BBM ilegal mendapat apresiasi tinggi dari PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi. Sinergi lintas sektor ini menjadi angin segar bagi efektivitas distribusi energi subsidi yang selama ini rawan disalahgunakan.
Okky Aditya Wibowo, Senior Supervisor Communication & Relations PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi, menyampaikan apresiasi tersebut usai menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025, Senin, 4 Agustus 2025 di Verda Contemporary Cuisine, Makassar.
“Kami sangat menghargai langkah tegas aparat kepolisian daerah dalam mengungkap jaringan BBM ilegal. Koordinasi ini tidak hanya memperkuat sistem distribusi, tetapi juga memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ujar Okky.
Sebelumnya, Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yudha menegaskan bahwa jajaran kepolisian Parepare telah mulai bergerak aktif menindak peredaran BBM ilegal. Dalam kasus terbaru yang sedang dalam tahap penyidikan, satu unit truk transportir BBM telah diamankan.
“Kami telah melakukan penindakan berdasarkan atensi langsung dari Bapak Kapolda. Barang bukti masih dalam proses verifikasi resmi, termasuk volume BBM yang diangkut,” ungkap AKBP Indra.
Langkah tersebut dipandang oleh berbagai pihak sebagai sinyal penting bahwa pengawasan distribusi energi kini tak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan pelaku usaha dan literasi publik.
Situasi ini mengingatkan bahwa isu energi dan pangan bukan semata soal hukum, melainkan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi daerah.
Praktik distribusi BBM ilegal tak hanya merugikan negara, namun juga mengganggu rantai pasok subsidi, terutama menjelang musim pertanian. Okky menambahkan bahwa penyaluran energi subsidi seperti LPG 3 kg tetap berjalan sesuai kuota pemerintah dan menegaskan tidak adanya perubahan sistem penyaluran di Parepare.
“Program LPG 3 kg tetap berjalan sesuai aturan. Tidak ada perubahan sistem atau peralihan merek. Kami patuh sepenuhnya pada kebijakan penyaluran yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegasnya.
Dengan musim tanam yang semakin dekat, distribusi energi subsidi menjadi krusial bagi petani dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Penindakan tegas oleh aparat kepolisian setempat diharapkan bisa memperbaiki tata kelola distribusi, sehingga alokasi subsidi dari APBD maupun anggaran pusat benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya.(*)
