PAREPARE– Sorotan terhadap zona rawan di depan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Parepare semakin tajam. Kali ini, suara tegas datang dari Ketua LSM Laskar Indonesia Kota Parepare, Sofyan Muhammad, yang menyayangkan lambannya penanganan oleh dua pihak utama Pemerintah Kota dan Pertamina.
“Kesalahan terbesar dari hadirnya para pedagang di zona berbahaya itu adalah ketidakkonsekuenan pemerintah kota dan Pertamina selama ini,” tegas Sofyan, menyikapi berita sebelumnya.
Ia menilai, pembiaran selama bertahun-tahun telah menciptakan ilusi aman di kawasan yang sejatinya penuh risiko. Sofyan mengungkap bahwa rencana relokasi pedagang sudah digulirkan sejak lima tahun lalu, namun hingga kini belum ada realisasi.
“Pemerintah dan Pertamina tidak boleh tinggal diam. Ingat, kondisi itu rawan bagi masyarakat luas,” ujarnya dengan nada prihatin.
Menurutnya, zona tersebut harus segera klir dari segala bentuk aktivitas yang berpotensi membahayakan. Ia mendesak pemerintah untuk berpikir keras dan bertindak cepat, bukan sekadar menunggu momentum atau tragedi.
Terkait pungutan yang dikenakan kepada pedagang di kawasan tersebut, Sofyan menambahkan bahwa dana tersebut tidak masuk ke kas pemerintah kota, melainkan dikelola oleh pihak di bawahnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius soal transparansi dan legalitas pengelolaan kawasan rawan tersebut.
Pernyataan Sofyan memperkuat desakan publik agar zona depan TBBM segera ditertibkan. Ia menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, dan relokasi pedagang harus dilakukan secara manusiawi dan terencana.(*)
