- Tegaskan Dampak Psikologis dan Ekonomi bagi 115 Juta Petani
BATAM – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menunjukkan sikap tegas terhadap masuknya beras ilegal. Setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras di Sabang, kini Mentan Amran bersama aparat gabungan berhasil mengamankan 40,4 ton beras ilegal di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, Senin, 24 November 2025, malam.
Kapal pengangkut beras bahkan belum sempat bersandar penuh ketika aparat bergerak cepat menyegel seluruh muatan. Selain beras, turut diamankan berbagai komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mie impor, serta 30 dus produk frozen food.
Aksi penyegelan ini berawal dari laporan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran usai Magrib. Begitu laporan diterima, Mentan Amran langsung berkoordinasi dengan Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam. Berkat koordinasi lintas instansi, seluruh barang ilegal berhasil diamankan setibanya di pelabuhan.
Saat ini, lima anak buah kapal (ABK) tengah diperiksa aparat. Seluruh barang sitaan masih dalam kondisi tersegel sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 25 November 2025, Mentan Amran menegaskan bahwa persoalan beras ilegal bukan sekadar soal jumlah 40 ton, melainkan dampak psikologis dan ekonomi yang dapat menghancurkan semangat 115 juta petani padi di Indonesia. “Bayangkan jika petani sedang semangat tanam tiba-tiba impor masuk, bisa pusing 115 juta petani kita nanti,” ujar Amran.
Ia menekankan bahwa Presiden telah mengeluarkan 19 deregulasi besar untuk mendukung petani, mulai dari penurunan harga pupuk 20 persen, peningkatan subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alsintan, hingga dukungan modal. Kondisi ini membuat motivasi petani berada pada titik tertinggi.
Mentan Amran memastikan stok beras nasional dalam kondisi sangat aman. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton, sementara stok Bulog menembus 3,8 juta ton tertinggi sepanjang sejarah.
Karena itu, impor ilegal dinilai tidak hanya tidak diperlukan, tetapi juga berbahaya bagi kepercayaan dan kesejahteraan petani. “Kalau petani demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan impor lagi,” tegasnya.
Amran menyampaikan terima kasih kepada aparat yang bergerak cepat, mulai dari Pangdam, Kapolda, Wali Kota, Gubernur, Dandim, Bea Cukai, hingga penegak hukum. Ia menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia telah menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang menuju swasembada tahun ini. “Ini bukan soal regulasi semata, tetapi menyangkut harga diri bangsa dan nasib petani kita. Negara tidak boleh diam,” tegas Amran.
Lebih lanjut, Amran menegaskan bahwa meski Batam merupakan free trade zone, hal itu tidak berarti barang dapat keluar masuk secara bebas tanpa memperhatikan kebijakan nasional. Mekanisme kawasan bebas tetap harus menghormati kebijakan pangan pusat, terutama karena beras merupakan komoditas strategis nasional yang menyangkut stabilitas produksi dalam negeri.
Ajakan Partisipasi Publik
Mentan Amran menutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk aktif melaporkan potensi pelanggaran melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390 sebagai bentuk partisipasi publik menjaga kedaulatan pangan bangsa.(*)
