POLMAN,– Banjir yang kerap dikeluhkan masyarakat disebut dipicu oleh sistem jaringan drainase yang belum terintegrasi dengan baik. Pemerintah daerah kini memprioritaskan perbaikan aliran air agar dapat mengalir lancar menuju dua titik pembuangan akhir, yakni laut dan sungai.
Upaya penanganan banjir dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari normalisasi drainase, pembersihan sedimentasi, hingga koordinasi lintas instansi. Pemerintah menilai persoalan banjir tidak hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan, tetapi juga akibat kapasitas saluran yang sudah tidak mampu menampung debit air dari wilayah hulu.
Untuk mengetahui pemicu banjir dalam kota Polewali, Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin bersama Komisi III serta OPD terkait Kadis PUPR,Kabid Cipta Karya Baharuddin,Camat Polewali, Lurah Pekkabata,Lurah Madatte dan Lurah Darma meninjau langsung lokasi yang dianggap pemicu utama genangan dalam kota Polewali.
Salah satu hambatan utama dalam pembuangan air ke laut berada di Jalan Nasional atau Jalan Eseran. Di lokasi tersebut terdapat penyempitan gorong-gorong yang kapasitasnya dinilai tidak sesuai dengan volume aliran air saat hujan deras.
Pemerintah berencana berkoordinasi dengan Balai Penanganan Jalan Nasional untuk melakukan pelebaran saluran agar aliran air lebih lancar.
Selain persoalan teknis di kawasan perkotaan, kondisi wilayah hulu juga menjadi perhatian serius. Alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi perkebunan disebut sebagai penyebab utama meningkatnya limpasan air ke kota.
Jika sebelumnya kawasan hulu mampu menyerap air hujan, kini air lebih cepat mengalir ke permukiman sehingga memicu genangan meski hujan hanya berlangsung beberapa jam.
“Dulu kawasan hulu masih didominasi hutan sehingga air bisa tertahan. Sekarang sebagian besar berubah menjadi perkebunan dan dampaknya langsung terasa di wilayah kota,” ungkap kepala Dinas PUPR Polman Husain Ismail usai meninjau sungai dan Dreanase dalam Kota Polewali Jumat 8 Mei 2026.
Ia mengakui kapasitas drainase saat ini sudah tidak memadai. Sistem drainase yang terfragmentasi membuat aliran air tidak mengalir optimal ketika curah hujan tinggi. Akibatnya, sejumlah titik rawan genangan terus muncul setiap musim hujan.
Untuk penanganan jangka pendek, tahun ini pemerintah akan memfokuskan pengalihan sebagian aliran air menuju Sungai Basseaang dan Sungai Kunyi guna mengurangi beban drainase perkotaan. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan genangan sambil menunggu penanganan infrastruktur yang lebih besar, Ungkapnya.
Menurut Husain dalam pelaksanaannya, penanganan banjir melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, pemerintah kelurahan, hingga masyarakat. Kolaborasi dilakukan terutama untuk mengatasi sedimentasi dan pendangkalan saluran air melalui pembersihan rutin dan kerja bakti bersama warga.
Sementara itu, terkait kebutuhan anggaran normalisasi drainase, pemerintah menilai belum dapat dipastikan karena masih harus melalui perhitungan teknis.
Meski demikian, penanganan sementara tetap dilakukan dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dan dukungan masyarakat melalui kerja bakti membersihkan saluran drainase.
Pemerintah berharap kombinasi solusi teknis dan partisipasi masyarakat dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi dampak banjir yang selama ini meresahkan warga.
Wakil ketua DPRD Polman Amiruddin mendukung langkah pemerintah yang akan mengarahkan sebagian aliran air menuju Sungai Basiang dan Sungai Kunyi sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi beban drainase kota.
DPRD meminta pemerintah tetap mengoptimalkan penanganan melalui anggaran yang tersedia serta melibatkan masyarakat dalam kerja bakti membersihkan saluran air.
Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis, hingga masyarakat. Dengan sinergi tersebut, ia berharap persoalan banjir yang selama ini meresahkan warga dapat diminimalkan secara bertahap.(*)
