MAKASSAR – Polda Sulawesi Selatan kembali melakukan perombakan besar-besaran di jajaran Kapolres. Berdasarkan Surat Telegram Rahasia Kapolri tertanggal 25 Juni 2026, sebanyak 14 perwira menengah dimutasi dan bergeser kursi, menandai penyegaran organisasi sekaligus strategi peningkatan kinerja Polri di wilayah Sulsel.
Rotasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya memperkuat pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum yang lebih adaptif. Sejumlah wajah baru kini resmi memimpin Polres di berbagai kabupaten/kota, menggantikan pejabat lama yang mendapat penugasan baru.
Daftar Kapolres yang Berganti:
– Kapolres Gowa: AKBP Dr. Muh. Yusuf Usman menggantikan AKBP Muhammad Aldy Sulaiman.
– Kapolres Pangkep: AKBP Aditya Pradana menggantikan AKBP Muhammad Husni Ramli.
– Kapolres Soppeng: AKBP Hari Budiyanto menggantikan AKBP Aditya Pradana.
– Kapolres Luwu: AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo menggantikan AKBP Adnan Pandibu.
– Kapolres Wajo: AKBP Douglas Mahendrajaya menggantikan AKBP Muhammad Rosid Ridho.
– Kapolres Maros: AKBP Devi Sujana menggantikan pejabat sebelumnya.
– Kapolres Bantaeng: AKBP Andi Mayasari Patongai menggantikan AKBP Nur Prasetyantoro Wira.
– Kapolres Toraja Utara: AKBP Yoseph Adi Rakhmat Sudrajat menggantikan AKBP Stephanus Luckyto.
– Kapolres Bulukumba: AKBP Stephanus Luckyto menggantikan AKBP Restu Wijayanto.
– Kapolres Palopo: AKBP Arvin Hariyadi menggantikan AKBP Dedi Surya Dharma.
– Kapolres Bone: AKBP Astoto Budi Rahmantyo menggantikan AKBP Sugeng Setio Budhi.
– Kapolres Parepare: AKBP Phunky Mahendra Borniawan menggantikan AKBP Indra Waspada Yuda.
– Kapolres Sidrap: AKBP Indra Waspada Yuda menggantikan AKBP Dr. Fanty Taherong.
– Kapolres Enrekang: AKBP Ketut Yoga Saputra menggantikan AKBP Hari Budiyanto.
Pergantian ini menjadi sorotan publik karena dilakukan di tengah meningkatnya dinamika sosial-politik di Sulsel. Mutasi Kapolres kerap dipandang sebagai strategi Kapolri untuk menjaga stabilitas daerah, sekaligus menguji kepemimpinan perwira menengah dalam menghadapi tantangan lokal.
Dari penanganan kriminalitas, konflik agraria, hingga pengawasan pesta demokrasi, wajah baru Kapolres dituntut lebih responsif dan transparan. Selain itu, rotasi ini juga menegaskan bahwa jabatan Kapolres bukan sekadar posisi administratif, melainkan ujian integritas dan keberanian dalam mengawal hukum di daerah masing-masing.
Publik akan menanti apakah para pejabat baru mampu menjawab ekspektasi masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja aparat.
