POLMAN,– Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Fadly, mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) setelah sempat terjedah dua tahun yang hanya meraih wajar dengan pengecualian (WDP) di tahun 2023 dan dan 2024.
Menurut Fahry, raihan opini WTP tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Polman dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ia menilai capaian itu merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh organisasi perangkat daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik.
“Capaian opini WTP ini patut kita syukuri dan diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujar Fahry, Selasa (26/5/2026).
Ia berharap prestasi tersebut tidak hanya menjadi capaian administratif semata, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Fahry juga menegaskan DPRD Polman akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar rekomendasi yang diberikan BPK RI dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Kami di DPRD tentu akan terus mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK agar tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah semakin baik ke depan,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kembali menerima opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Opini tersebut diberikan berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.(*)
