PAREPARE– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare pada Selasa, 30 Juni 2026, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Parepare, Ketua Hiswana Migas Parepare, serta para pemilik SPBU.
Agenda ini digelar sebagai respons atas dugaan lemahnya sistem pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Parepare, yang belakangan memicu keresahan publik akibat antrean panjang dan cepatnya pasokan habis di lapangan.
Usai forum tersebut, Ketua Hiswana Migas Parepare, H Ibrahim Mukti menegaskan bahwa kuota BBM subsidi untuk Kota Parepare sebenarnya sudah melebihi alokasi yang direncanakan. Bahkan, daerah ini menjadi prioritas utama dengan suplai rutin setiap pukul 06.00 pagi sebelum wilayah lain menerima distribusi.
Namun, fenomena disparitas harga antara BBM nonsubsidi seperti Dexlite yang mencapai Rp23 ribu per liter dengan Biosolar subsidi Rp6.800 per liter diduga kuat dimanfaatkan banyak pihak. Posisi Parepare sebagai jalur sentral perlintasan logistik juga membuat kota ini menjadi “pelampiasan” ketika daerah lain mengalami kekosongan stok.
Ibrahim mengingatkan seluruh pihak, baik Pertamina maupun pengelola SPBU, agar menjaga distribusi BBM subsidi dari praktik penyalahgunaan. “Kalau ada oknum yang bermain, segera laporkan. Pertamina sudah ketat dengan pengawasan CCTV, bahkan beberapa SPBU di Parepare sudah kena pembinaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini pembelian solar di SPBU wajib menggunakan STNK, barcode, dan plat nomor kendaraan yang valid. Dugaan adanya barcode palsu pun mencuat, sehingga pengawasan berlapis menjadi keharusan. “Mari kita saling mengawasi, jangan jadikan SPBU sebagai tumbal. Kalau ada yang menyalahgunakan, tegur dan sampaikan langsung,” ujarnya.
Terpisah, Sales Branch Manager (SBM) Sulselbar III Fuel Pertamina Patra Niaga, Muhammad Ridho Hasbullah, menegaskan bahwa sejak pertengahan Juni pihaknya telah menambah penyaluran Biosolar dan Pertalite sebesar 12–15 persen di Parepare.
Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan kebutuhan angkutan logistik hasil panen, baik dalam maupun luar Sulawesi Selatan, serta adanya peralihan sebagian konsumen dari Pertamax. Ridho mengakui, penambahan pasokan harus diiringi pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.
“Kami sudah melakukan pemblokiran nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian berulang, pembinaan terhadap SPBU yang bekerja sama dengan pelangsir, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap indikasi penyalahgunaan BBM,” jelasnya.
Dalam RDP ini turut dihadiri Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir, Wakil Ketua DPRD Yusuf Lapanna, Ketua Komisi III Amran Hamdani, serta anggota Komisi III lainnya yakni Andi Fudail, Rudi Najamuddin, Achmad Ariady, dan Juspari Genda. Hadir pula perwakilan Dinas Perdagangan Kota Parepare.
Dengan sorotan tajam DPRD, komitmen Hiswana Migas, serta langkah pengawasan Pertamina, publik berharap distribusi BBM subsidi di Parepare benar-benar kembali ke jalurnya adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil yang setiap hari bergantung pada energi murah untuk bekerja dan bertahan hidup.
