KILASSULAWESI.COM,MAJENE– Sekretariat DPRD Kabupaten Majene mengakui mengalami kerugian materil maupun non materil atas demonstran belum lama ini. Adanya kerugian itu dialami pihak sekretariat dewan lantaran terjadinya aksi unjukrasa anarkis yang berlangsung belum lama ini. Seperti diketahui aksi demo itu dilakukan gabungan mahasiswa Majene, Unsulbar, STIE dan STAIN serta lainnya di gedung dewan menolak keras RKUHP dan sejumlah rancangan UU lainnya.
Awalnya demo itu berlangsung tertib dan lancer. Namun, dalam perjalanan menjadi anarkis saat mahasiswa ingin memaksa masuk di ruang gedung sekaligus menyegel gedung tersebut. Tetapi petugas dari Polres Majene bersama dari Polda Sulbar bersih keras melarang mahasiswa masuk.
Tak lama kemudian terjadilah demo anarkis yang didahuli bakar ban bekas yang disertai lemparan batu ke gedung terhormat itu. Dengan diwarnai hujan batu membuat suasana makin panas dan mengenai sejumlah fasilitas dewan dan menjadi rusak. Seperti kaca jendela dan pintu pecah, serta sejumlah prabotan yang ada di dalamnya ikut tumbang dan rusak. Baik di lantai satu maupun di lantai dua.
“Jadi memang benar atas kejadian tempo hari mengakibatkan pihak sekretariat dewan mengalami kerugian materil hampir seratus juta rupiah, atau paling sedikit lima puluh juta rupiah lebih. Ini baru dilakukan penghitungan secara detail dari seluruh fasilitas umum yang rusak ,” kata kasubag humas, protokoler dan dokumentasi Sekretariat DPRD Majene, Arkanuddin, Kamis 3 Oktober 2019.
Selian itu, dia juga menyatakan pihaknya telah membuat laporan ke polisi agar para pelaku pengrusakan itu dapat ditangkap dan diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku. Hal senada juga diungkapkan Sekretaris DPRD Majene, Andi Amran, SH mengakui telah mengalami kerugian yang jumlahnya tidak sedikit. Bahkan mencapai puluhan juta rupiah. Ini atas ulah para pendemo anarkis yang dinilai cukup berlebihan dan mau dikata.
Mantan Kadis PMD Majene itu malah menyarankan kalau memang mahasiswa mau demonstran silahkan ke Jakarta saja nanti dibiayai pemda transfortasinya, jangan demo di sini. Sebab, masalah ini bukan kebijakan daerah tetapi melainkan kebijakan dan keputusan pihak pemerintah pusat bersama dengan DPR RI pusat.
Karena itu, dia menyayangkan atas terjadinya demo anarkis baru-baru ini yang merusak fasilitas umum bernilai mahal itu. Terlebih lagi saat demo itu terjadi dirinya tidak berada ditempat melainkan sedang melakukan tugas dinas di Provinsi Bengkulu. Sehingga tidak dapat menyaksikan langsung aksi demo tersebut tetapi hanya mendapat informasi dari stafnya. (edy/ade)
