MAJENE, KILASSULAWESI–Hasil pilkades serentak yang diikuti sedikitnya 19 desa dari enam kecamatan yang menggelar pilkades serentak, 21 November lalu, kini menuai protes dari Aliansi masyarakat peduli demokrasi. Seoerti diketahui hasil pilkades lalu menumbangkang 13 petahana dan bertahan hanya tersisa enam orang.
Namun, menurut aliansi masyarakat peduli demokrasi pilkades tersebut banyak kejanggalan di lapangan. Karena itu, pihakbya turun mengggelar aksi demo dan menggugat pelaksanaan Pilkades serentak yang dimulai di depan kantor PMD Majene , Jum’at 29 November 2019.
Peserta aksi, Jasman mengatakan, aksi ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kekecewaan terhadap beberapa penyelenggara pilkades yang diduga melakukan pelanggaran terhadap aturan pilkades yang berlaku
Dia menambahkan, mestinya pihak Pemkab harus berdasar pada permendagri 112 tahun 2014, Perda Kabupaten Majene nomor 6 tahun 2019 serta menjalankan petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan pilkades sebelum menentukan bagi pemenang bagi tersebut.
Sedangkan Kades incumbent yang tumbang, Sudirman dirinya ikut dalam aksi tersebut guna menuntut rasa keadilan. Sebab, di desanya yakni Desa Sendana, hanya selisih tiga suara. Rivalnya, memperoleh 273 suara dan dirinya 270 suara. Hanya saja, dari pengakuan enam orang pemilih lawannya itu diberikan uang senilai Rp 200 ribu, sehingga memilih rivalnya. Karena itu, dia meminta kepada panwas desa atau pihak panitia membatalkan enam suara tersebut. Sehingga bisa berbalik dirinya menang menjadi 270 suara dan lawannya 267 suara.
Kades incumbent yang juga tumbang, Ruslan dari Desa Tubo Selatan meminta pihak PMD agar menggugurkan lawannya karena ditengarai menggunakan ijazah palsu.
“Saya ikut aksi demo untuk meminta keadilan dan ketegasan pihak pemerintag kabupaten agar dapat memproses calon kades yang ditengarai menggunakan ijazah palsu tersebut, “sebut Ruslan Jumat 29 November. (edy/ade)
