PAREPOS. CO. ID, MAJENE–Melalui rapat koordinasi yang dihelat pemkab Majene bersama instansi terkait, terungkap jika masih ada profil desa di Kabupaten Majene belum cocok atau belum sinkron dengan pihak pemerintah pusat. Termasuk pihak badan pusat statistik (BPS) Majene. Rapat yang dipimpin wakil Bupati Majene, Lukman terkait dengan kewilayahan itu berlangsung, Senin 3 Februari di ruang pola Kantor Bupati Majene.
Pada rapat tersebut membahas tentang profil desa, percepatan peningkatan ekonomi lokal di Desa, luas wilayah desa, dan hal lainnya. Hadir dalam rapat tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Bapeda, Kepala BKAD, Kadis Sosial, Kadisdukcapil Majene, Kabag Pemerintahan serta para Kepala Desa se Kabupaten Majene.
Kepala PMD Majene, Andi Amriana Chaerani menjelaskan, hingga kini masih ada ketidaksinkronan profil desa di Majene. Baik di OPD terkait, BPS dan pemerintah Pusat. Ia mencontohkan di Desa Awo Kecamatan Tammeroddo dalam catatan Bapeda desa tersebut memiliki luas wilayah 20,52 Kilometer. Sedangkan, dari BPS 18.8 Kilometer. Sementara dari Pemerintah Pusat lebih parah lagi mengerucut menjadi 5.51 Kilomenter. Keadaan tersebut dikeluhkan Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Majene.
Pasalnya Kementerian Keuangan menjadikan data pemerintah pusat sebagai dasar besaran ADD yang dikucurkan di Desa Awo. Seperti tahun sebelumnya ADD berkisar Rp 900 juta, lalu turun lagi menjadi Rp 800 juta.
“Karena itu kami disarankan untuk mengidentifkasi masalah penyebab ketidaksinkronan, jumlah penduduk miskin sebagai indikator penentuan dana desa” ungkapnya.
Kepala BPS Majene, Syihabuddin mengatakan, untuk sinkronisasi luasan wilayah desa di Majene, pihaknya siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan catatan harus ada dasar hukum yang menjadi pedoman pengusulan tersebut.
Sementara Wabup Majene, Lukman menjelaskan, perlu membangun kooridnasi dan kemitraan yang sama. Mulai dari kecamatan hingga desa. Sebab, luas wilayah merupakan persoalan serius, jika berubah saja sedikit maka perencanaan juga akan berubah.
“ Tentunya, ini bisa menjadi persoalan serius untuk ditangani. Artinya, berubah sedikit saja, maka perencanaan juga ikut berubah” terangnya.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Majene akan segera melakukan korodinasi dan upaya sinkronisasi luas wilayah di tingkat pemerintah pusat. Termasuk Bapeda Majene yang akan merampungkan data kewilayahan tersebut. (edy)
