KILASSULAWESI.COM, SOPPENG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng mengusulkan penambahan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020, sebesar Rp 5,7 miliar dari APBN.
Ketua KPU Soppeng Muh Hasbi mengungkapkan, menambahkan anggaran tersebut untuk biaya pelaksanaan protokol kesehatan merapid test 5.000 penyelenggara Pemilukada mulai dari KPU hingga KPPS, dimasa pandemi Virus Corona (Covid-19).
Selebihnya, kata dia, akan digunakan untuk pembelanjaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas PPK, PPS dan KPPS, serta peralatan lainnya yang akan digunakan saat pencoblosan. Yang jelas, kata Hasbi, dalam pelaksanaan Pilkada Soppeng nanti, pihaknya tetap akan melaksanakan protokol kesehatan.
“Untuk pilkada nanti tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Menjaga jarak,pembatasan jumlah peserta/ pemilih sesuai dengan kapasitas ruangan, tidak jabat tangan, penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat pelaksanaan kegiatan, fasiltas kesehatan antisipasi keadaan darut,” ujarnya.
Hasbi juga mengaku pihaknya juga telah mengusulkan anggaran ke pusat sebesar Rp 5,7 milar untuk melaksanakab protokol kesehatan dimasa tahapan hingga pelaksanaan pilkada.
“Kami telah mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar ke pusat untuk protokol kesehatan pada Pilkada serentak 2020. Itu sudah termasuk biaya rapid tes bagi seluruh penyelenggara Pemilukada,” tambahnya, Senin 29 Juni, siang tadi.
Selain itu, kata Hasbi, KPU Soppeng telah melaksanakan orientasi bagi PPK. Selanjut akan melaksanakan Bimtek pemutakhiran data pemilih mulai dari tingkat PPK hingga PPS. “Kemarin telah kami laksanakan orientasi bagi PKK, setalah Bimtek dan saat ini sementara proses prekrutan petugas KPPS yang betugas pada 517 TPS,” ujarnya.
Sekedar diketahui, sebelumnya Pemkab Soppeng telah mengalokasikan anggaran hibah kepada KPU Soppeng sebesar Rp 25 miliar untuk Pilkada Soppeng 2020. (wis)
