KILASSULAWESI.COM, PANGKEP — Pemerintah Kabupaten Pangkep melaksanakan rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan. Rapat koordinasi itu dipimpin oleh Wakil Bupati Pangkep, H Syahban Sammana di ruang kerjanya, Rabu 27 Januari 2021. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, dr Greisthy E . L Borotoding usai kegiatan menjelaskan, rakor ini membahas kepesertaan kepala desa dan perangkatnya dalam BPJS Kesehatan.
Sesuai peraturan presiden, kata Greisthy, perangkat desa wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kelompok pekerja penerima upah segmen kepala desa dan perangkat. Ia menyebut, banyak manfaat yang dapat diperoleh perangkat desa jika terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dibandingkan menjadi peserta mandiri yang iuarannya cukup besar.
Perangkat desa hanya membayar satu persen dari penghasilan setiap bulan. Satu persen itu, sudah mencakup lima anggota keluarga. “Tarulah UMK Rp 3,2 juta. Hanya membayar Rp32 ribu sudah mencakup lima jiwa. Minimal kelas dua,”katanya.
Rakor diikuti instansi terkait, diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(DPMPD) dan Dinas Sosial.
Dia menyebut, banyak manfaat yang dapat diperoleh perangkat desa jika terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Dibandingkan menjadi peserta mandiri yang iuarannya cukup besar. Perangkat desa hanya membayar satu persen dari penghasilan setiap bulan. Satu persen itu, sudah mencakup lima anggota keluarga. “Tarulah UMK Rp 3,2 juta. Hanya membayar Rp32 ribu sudah mencakup lima jiwa. Minimal kelas dua,”katanya.
Rakor diikuti instansi terkait, diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(DPMPD) dan Dinas Sosial.
Kepala DPMPD Pangkep, Abd Haris Has saat dikonfirmasi terkait hasil rakor dengan BPJS Kesehatan mengatakan, masih akan dibicarakan terkait tehnis pembayaran. “Untuk yang belum ada JKN itu di daftar. Untuk yang KIS, nanti dibicarakan. Untuk pembayaran, masih mencari metode,”katanya.(rls/ade)
