PAREPARE, KILASSULAWESI- Berbagai prestasi dan inovasi yang diukir Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare. Ternyata masih menyisahkan berbagai kelemahan, salah satunya masih di warnai banyaknya jabatan lowong atau diisi pelaksana tugas (Plt) dilingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah kepemimpinan Taufan Pawe dan Pangerang Rahim.
Kondisi tersebut menuai tanggapan dan perbincangan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi hingga pemerhati pemerintahan. Dari data yang dimpun Parepos.co.id, kondisi yang sudah cukup lama itu disebabkan sejumlah hal, diantaranya ditinggal pensiun dan pejabatnya berpindah tugas. Dan jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut dinilai akan berdampak pada kinerja serta menghambat jenjang karir bagi ASN.
Tak ayal, sejumlah pihak pun menilai ada kelalaian dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kota Parepare yang memiliki wewenang penuh akan hal itu. Pengamat Pemerintahan, Andi Luhur Prianto, Jumat, 16 Juli 2021 menjelaskan, kepala daerah yang cenderung membiarkan kekosongan jabatan defenitif di OPD, sebenarnya enggan mendelegasikan kewenangan penuh kepada bawahannya.
Dengan demikian, kepala daerah tetap menjadi pusat pengambilan keputusan, baik yang bersifat strategis maupun yg teknis. ” Pemimpin seperti ini cenderung mempersonalisasi kinerja kolektif organisasi. Model ini banyak dilakukan kalau agenda-agenda politik elektoral, mulai di internalisasi pada program pemerintah daerah,”jelasnya.
Saat disinggung terkait gaya kepemimpinan pejabat yang mengedepankan rasa suka dan tidak suka. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar menjelaskan, meritokrasi merupakan prinsip utama pengelolaan organisasi pemerintahan.
Penempatan pejabat mesti melalui prosedur dan kriteria yang objektif, kalau formasi jabatan pimpinan tinggi (JPT) mesti melalui proses yg terbuka dan selektif (lelang jabatan-red). Reformasi birokrasi, lanjut Andi Luhur, bermaksud mengakhiri model promosi jabatan berbasis kedekatan atau like and dislike. ” Kalau ada pihak yang di rugikan sebenarnya bisa menguji keputusan itu melalui jalur peradilan maupun di lembaga yang otoritatif lainnya,”tegasnya.
Menyikapi kondisi di lingkup Pemkot Parepare dimana banyak ASN yang memiliki masa jabatan atau golongan tinggi namun tak memiliki tanggungjawab jabatan.
Andi Luhur menilai, konsep pemberdayaan aparatur sebenarnya bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun syarat jabatan dan golongan tidak selalu bisa jadi jaminan performa kepemimpinan.
” Intinya bahwa jabatan lowong sebaiknya segera di isi dengan pejabat defenitif, dengan memprioritaskan sumber daya organisasi yg tersedia,”tutupnya. Hingga berita ini disiarkan belum ada tanggapan dari pihak pemerintah akannhal tersebut.(*)
13 Daftar Jabatan Lowong:
– Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
– Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Parepare
– Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare
– Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare
– Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare
– Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
– Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
– Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
– Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Parepare
– Kepala Bidang Destinasi dan Kerjasama Industri Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Kota Parepare
– Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Parepare
– Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
– Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Parepare. (Diperoleh dari Berbagai Sumber-red)
