MAMUJU, KILASSULAWESI– Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik geram terhadap lambannya realisasi anggaran di lingkup Pemprov Sulbar. Pasalnya, pada Triwulan II ini realisasi APBD Sulbar masih dibawah 50 persen.
Tercatat beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi penyumbang realisasi rendah. Dan mirisnya hampir semua OPD menghadapi persoalan yang serupa, yakni lemahnya pada perencanaan.
Dampaknya penarikan anggaran kerap menyisakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). “Tidak cermat melakukan penarikan anggaran dan berjalan dengan perencanaan masing masing,” tegas Akmal, saat melakukan rapat evaluasi serapang anggaran OPD di Rujab Wagub (Kantor Sementara Gubernur Sulbar), Jumat , 10 Juni 2022
Akmal pun akan membentuk Tim Percepatan Realisasi Anggaran dengan mendatangkan Tim SIPD, serta memaksimalkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sulbar bersama Staf Ahli Pemprov Sulbar.
Melalui tim itu, Akmal berharap dilakukan pembinaan terhadap OPD. “Membimbing OPD melihat apa persoalan dalam pertanggungjawaban dan bagaimana mempertanggungjawabkan dengan cepat,” ungkapnya.
Berlangsungnya Rapat Evaluasi, setiap OPD memaparkan kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran. Salah satunya terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kemendagri dan Financial Management Information System (FMIS) dari Kementerian Keuangan.
Mengenai hal itu Akmal akan menyurat ke pusat terkait dua aplikasi yang dianggap menjadi hambatan bagi pemerintah.
Dalam rapat tersebut, Akmal Malik didampingi Sekprov Muhammad Idris. (*)
