JAKARTA, KILASSULAWESI– Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) buat daerah yang digunakan untuk membayar gaji aparat sipil negara (ASN) menuai sorotan tajam. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekesalan itu kepada para kepala daerah mulai dari Gubernur, Wali Kota hingga Bupati.
Sri Mulyani menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dihabiskan paling besar untuk membayar gaji PNS. Padahal menurut Sri Mulyani yang lebih penting untuk pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal. Sebab, belanja modal diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dasar terutama di daerah.
Namun bagian untuk belanja modal malah stagnan atau bahkan menurun.
“Belanja pegawai naik terus, belanja barang melonjak tinggi, belanja modal relatif stagnan bahkan menurun,” ujarnya dalam Rakornas Kemendagri, beberapa waktu lalu. Menurutnya, selama ini setiap pemerintah pusat mengirimkan anggaran ke daerah, dana itu paling cepat digunakan untuk membayar gaji.
Program lain yang lebih penting justru dikesampingkan. “Bapak ibu sekalian lihat begitu menerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji aja,” tegas Sri Mulyani. Padahal selama ini pemerintah berharap belanja yang diberikan bisa digunakan untuk hal bernilai tambah dan berguna bagi masyarakat.
Salah satu di antaranya seperti untuk mengurangi kemiskinan di daerah. Sri Mulyani pun membeberkan sejumlah permasalahan yang lebih urgen untuk diselesaikan menggunakan dana anggaran APBN tersebut. Seperti untuk pembangunan infrastruktur dasar.
Sri Mulyani menuturkan, selama ini serapan belanja daerah masih menghadapi kendala. “Kenapa belanja modalnya kurang? Padahal rakyat saja masih membutuhkan infrastruktur dasar, padahal masih ada kemiskinan, padahal masih ada daerah yang belum punya MCK memadai, kenapa nggak dipakai untuk itu? Dan tentu dalam hal ini serapan belanja di daerah masih menghadapi kendala,” bebernya.
Dengan kondisi ini, Sri Mulyani pun menekankan agar pemerintah daerah bisa kembali memikirkan komposisi belanjanya. Maka dengan demikian, belanja modal pun bisa ditingkatkan. “Kalau bapak ibu (kepala daerah) lihat belanja modal mengecil, kita enggak akan bisa mengejar ketertinggalan. Artinya bapak ibu harus menjaga komposisi belanja ini,” pungkas mantan Direktut Pelaksana Bank Dunia tersebut.(*)
