PAREPARE– Kota Parepare dalam beberapa hari terakhir kembali bikin geger. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, DPRD Parepare menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 tanpa tanda tangan dan persetujuan Wali Kota, dan langsung menyerahkannya ke Gubernur Sulsel.
Ketua DPRD Parepare, H. Kaharuddin Kadir, menegaskan langkah ini diambil demi kepastian hukum dan ketaatan terhadap regulasi.
“Penetapan kali ini berbeda dari biasanya. Kalau sekarang ini kan ditetapkan forum tanpa ditandatangani Wali Kota. Kami tidak ingin ke depan ada masalah hukum. APBD ini menyangkut nasib masyarakat, jadi harus sesuai regulasi,” tegasnya, Sabtu, 29 November 2025, usai membuka agenda konsultasi publik di Hotel Parewisata.
Terkait kondisi tersebut, Ketua DPRD Parepare menilai perlu adanya Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait bantuan keuangan khusus sebelum penganggaran bisa berjalan. “Kita sebenarnya sepakat jika penganggaran seragam bagi siswa SMA dilakukan, tapi dilakukan di perubahan dengan melengkapi regulasi atau aturan,”ujarnya.
Terkait infrastruktur pendidikan dianggap kewenangan provinsi, sehingga pengadaan harus melalui pemerintah provinsi meski sumber dana berasal dari APBD kota. DPRD sendiri, kata Kaharuddin, sudah berkonsultasi ke pemerintah pusat agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari.
Drama makin panas kian terjadi, ketika Sekda Parepare bersama sejumlah pimpinan SKPD melakukan aksi walk out dari forum pembahasan. “Sekda itu kan resmi kita undang dan dia adalah koordinator atau ketua tim anggaran pemerintah daerah,” ujar Kaharuddin.
Ia menilai sikap Sekda tersebut sebagai bukti ketidakmapanan dalam memimpin. “Biar nilainya atau apa pun tinggi, namun sikap menunjukan titik kelemahannya. Biasanya anggota dewan yang walk out, tapi kali ini justru eksekutif yang melakukannya hanya karena ditolaknya persoalan baju seragam SMA,” tegasnya.
Implikasi politik
– Penetapan APBD tanpa Wali Kota dan aksi walk out Sekda dinilai sebagai anomali politik yang memperlihatkan retaknya koordinasi antara legislatif dan eksekutif.
– Publik menilai insiden ini sebagai tamparan keras bagi eksekutif, karena walk out biasanya dilakukan legislatif sebagai bentuk protes.
– Persoalan seragam SMA yang memicu walk out justru memperlihatkan betapa rapuhnya komunikasi antar lembaga. (*)
