JAKARTA, KILASSULAWESI– Terbukanya ruang informasi yang bebas di era kini, memungkinkan siapa saja dapat mengakses maupun memberikan informasi kepada masyarakat. Hanya saja banyak masyarakat yang belum memahami peran media serta keberadaan media yang menjalankan tugas secara profesional. Masyarakat hanya melihat setiap media yang ada kini sama. Padahal terdapat media-media yang menjalankan tugasnya secara profesional, ada juga secara tidak profesional atau abal-abal.
Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra merasa prihatin dengan banyaknya media-media daring yang bermunculan, yang kemudian menjadi media abal-abal
“Medianya abalabal, penulis abal-abal, terkadang isinya juga abalabal. Ini yang membuat repot banyak pihak,” ujar Mantan rektor Universitas Islam Negeri itu saat menjadi pembicara dalam seminar di Hall Dewan Pers Jakarta, kemarin yang dihadiri para praktisi humas/public relation Rembuk (PR Rembuk) yang dipimpin oleh Maria Wongsonegoro.
Jurnalisme atau wartawan, kata Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, haruslah berkualitas. Dengan begitu, maka beritanya akan kredibel dan akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan. Dia menegaskan, peran Dewan Pers terhadap kekuasaan diharapkan bisa bersikap kritis pada pemerintah. “Dewan Pers itu mitra pemerintah. Kita ingin Dewan Pers bisa menjadi mitra krtitis,” kata Prof Azra. Pers perlu mendukung kebijakan positif dari pemerintah.
Namun jika dirasakan ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat, kewajiban bagi pers untuk memberi masukan. Ia menambahkan, Dewan Pers tidak mungkin bisa sendirian untuk memberi kritik atau masukan pada pemerintah. Bagaimanapun, itu perlu kerja sama banyak pihak. Dengan begitu, perbaikan kondisi bangsa akan lebih bisa terlaksana
Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan itu mengatakan, semakin banyak sengketa pers atau pemberitaan yang diadukan ke Dewan Pers, maka hal itu menunjukkan keberhasilan eksistensi lembaga tersebut. “Artinya, publik mengakui keberadaan Dewan Pers,” ungkapnya.
Saat ini tak kurang dari 47 ribu media ada di Indonesia, baik yang profesional maupun yang abal-abal. Dari jumlah itu, 43 ribu diantaranya media daring. Untuk itu, ia berpesan agar masyarakat memahami keberadaan atau kualitas media yang ada. Termasuk pemerintah daerah dalam hal ini diskominfo harus mengerti, bukan hanya sekedar karena unsur kedekatan. “ Dan jika publik sudah tahu dan paham mana media yang tidak berkualitas, ya beritanya tidak usah dipercaya. Karena masih banyak publik yang percaya pada media yang tidak kredibel,”tutupnya.(*)
