PAREPARE, KILASSULAWESI– Tiga daerah di Sulawesi Selatan mengalami inflasi cukup tinggi, bahkan melebihi inflasi nasional. Ketiga daerah tersebut yakni, Kota Parepare, Kota Makassar dan Kabupaten Watampone. Hal itu dijelaskan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulsel, Supendi berdasarkan Perbandingan Inflasi year on year tahun 2022.
“Iya, ada tiga daerah di Sulsel yang tercatat mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan nasional. Sehingga menyebabkan inflasi gabungan Sulsel lebih tinggi dibandingkan nasional,” ujar Supendi dalam konferensi pers atas kinerja APBN regional Sulsel periode 31 Desember 2022, di Strada Cafe & Resto, Kamis 26 Januari 2023.
Inflasi tertinggi di Sulsel, kata Supendi, terjadi di Kota Parepare sebesar 6,66 persen, disusul Kota Makassar, 5,81 persen, dan Kabupaten Watampone sebesar 5,52 persen. “Kota Parepare tertinggi inflasinya, sedangkan terendah di Kota Bulukumba. Inflasi tahunan pada Watampone, Palopo dan Bulukumba paling besar disumbang oleh kelompok Makanan Minuman dan Tembakau,” katanya. “Sementara inflasi di Kota Parepare disumbang tarif air minum PAM. Sedangkan Kota Makassar oleh kelompok Transportasi,”timpalnya.
Meski demikian, Supendi mengatakan tren inflasi bulanan Sulsel selama tahun 2022 lebih fluktuatif dibandingkan tren tahun 2021. Terpisah, Ketua LSM Laskar Indonesia Kota Parepare, Sofyan Muhammad menyikapi kondisi itu menuturkan, Parepare dalam kurum waktu 2 tahun berturut turut TA 2021 dan TA 2022 mengalami defisit, hal ini sangat mempengaruhi laju inflasi.
Sofyan sapaan akrabnya menjelaskan, jika daerah bertajuk Kota Industri Tanpa Cerobong Asap tidak memiliki sumber daya alam untuk mengatasi hal itu. “Iya, Parepare hanya dominan ASN, pelabuhan dan pengusaha (pedagang) menengah atau Kota Jasa. Makanya, daerah ini sangat bergantung dari besaran APBD,”ungkapnya, Jumat, 27 Januari 2023.
Dan seketika APBD mengalami defisit, lanjut Sofyan, maka otomatis akan menaikkan inflasi. Hal ini secara perlahan akan mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat yang akan turun dan jumlah pengangguran akan semakin bertambah. Makanya dengan inflasi ini, fokus perhatian adalah ketersediaan kebutuhan 9 bahan pokok masyarakat yang rentan tidak terpenuhi sesuai standar.
Sehingga angka kemiskinan secara perlahan mengalami peningkatan dengan kondisi inflasi tinggi ini. ” Dampakanya secara perlahan UMKM merosot dari segi perputaran ekonominya (jual beli-red) yg pada akhirnya UMKM mengalami kebangkrutan. Apakah pemerintah kota dan anggota DPRD sudah mempunyai solusi dalam mengatasi hal. Ataukah waktu untuk itu sangat sempit karena kondisi saat ini masuk di tahun politik, sehingga indikasi dominan hanya memikirkan kepentingan pribadi utk kepentingan politik menuju keberhasilan mencapai kekuasaan. Wallahu alam,”tutupnya.(*)
