PAREPARE, KILASSULAWESI– Ketua LSM Laskar Indonesia Kota Parepare, Sofyan Muhammad meragukan pola data yang disampaikan Wali Kota Parepare dalam forum Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) TA 2024, beberapa waktu lalu. Sofyan menilai, penyampaian data itu sangat berlebihan dan sangat disayangkan apa bila promosi itu hanya demi mengejar popularitas ditahun politik.
Misalnya, jika dikatakannya pada tahun 2021 pendapatan perkapita sebesar Rp51,18 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp56,16 juta. Dan angka pengangguran mengalami penurunan, sepertinya sangat meragukan realitasnya. “Pada saat TA 2021 itu Parepare mengalami defisit puluhan miliar dan tidak mampu menyelesaikan defisit tersebut di TA 2022 secara 100 persen, artinya sisa defisit tersebut jadi beban di TA 2022. Parahnya, pada akhir tahun 2022 banyak proyek-proyek infrastruktur tidak terbayar dan besar berpotensi terjadi lagi defisit di TA 2022 dan akan jadi beban di TA 2023,”jelasnya.
Parepare, lanjut Sofyan, sangat bergantung dari besaran nilai APBD. Jika APBD defisit besar maka secara perlahan akan mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat. Laju inflasi akan semakin tinggi, terbukti dengan pernyataan Kawil Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa inflasi tertinggi di Sulsel adalah Kota Parepare diangka 6,66%. ” Dengan laju inflasi tinggi otomatis salah satu efeknya jumlah pengangguran akan meningkat kemampuan daya beli masyarakat itu akan menurun efek defist APBD 2 tahun berturut turut dan inflasi tinggi,”tegasnya.
Sofyan pun menuturkan, sampai saat ini belum terlihat secara massive antisipasi yang dilakukan Pemkot Parepare. ” Apa yang dilakukan oleh Disperindag melalui operasi pasar sepertinya tidak ada signifikan efeknya. Pembangunan infrastruktur yang massive di parepare sepertinya hanya mampu menaikkan ekonomi urban yang sepertinya hanya kontenporer. Sementara UMKM dan ekonomi rakyat akan merosot secara perlahan akibat defisit APBD yang mencapai puluhan miliar dalam 2 tahun berturut dengan laju inflasi yang sangat tinggi,”jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe dalam forum Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) TA 2024 di Auditorium BJ Habibie, beberapa waktu lalu mengklaim pertumbuhan ekonomi daerahnya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend sangat baik. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Parepare berada di angka 4,41 persen, dan pada 2022 meningkat menjadi 5,93 persen. Pertumbuhan ekonomi Parepare ini lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.
“Pertumbuhan ekonomi Parepare trendnya sangat baik. Berhasil lewati pandemi Covid-19 dari angka minus naik menjadi 4,9 persen. Dan saat ini bangkit menjadi 5,93 persen lebih tinggi dari Sulawesi Selatan dan nasional,” ujarnya dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulsel, Sukarniaty Kondolele yang hadir mewakili Gubernur Sulsel dalam Musrenbang.
Wali Kota menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Parepare pada 2022 ditopang oleh berbagai sektor di antaranya perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, dan real estate, serta belanja pembangunan pemerintah. Ia juga memaparkan selain pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Parepare juga mengalami peningkatan. Pada 2021 sebesar Rp51,18 juta, dan pada 2022 meningkat menjadi Rp56,16 Juta.
“Tingkat pengangguran di Parepare menunjukkan keberhasilan program pengurangan kemiskinan. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran mencapai 6,72 persen, namun berhasil diturunkan pada tahun 2022 menjadi 5,60 persen,” jelasnya.
Demikian halnya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Parepare terus mengalami peningkatan. Pada 2021 sebesar 78,21, kemudian meningkat menjadi 78,54 pada 2022. Indeks Gini (Gini Ratio) juga berhasil diturunkan dari 0,381 pada 2021, menjadi 0,377 pada
2022. “Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan di Kota Parepare semakin merata,” kata Taufan Pawe.
Ketua Golkar Sulsel itu berharap, capaian kinerja, ditunjang kerja-kerja terintegrasi dan kolaborasi jajaran Pemkot Parepare, sejalan dengan arahan Presiden, yakni pada 2024 harus tidak ada lagi kemiskinan ekstrem.
“Di Parepare tidak ada kemiskinan ekstrem, inflasi rendah dan terkendali. Dan saya yakin, sosok berintegritas jajaran Pemerintah Kota Parepare menjadi inovator yang diandalkan membangun Parepare, dan menjadi wajah terdepan di Sulawesi Selatan,” tegasnya. (*)
