PANGKEP, KILASSULAWESI.COM — Warga Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Liukang Tangaya (Himalaya) Pangkep, kembali menggelar aksi unjuk rasa.
Pasalnya, berbagai polemik persoalan yang dikeluhkan warga di kepulauan terluar Pangkep itu. Termasuk pelayanan dilingkup pemerintahan Kelurahan Sapuka, Liukang Tangaya.
Warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan hingga BPJS kesehatan. Pelayanan pemerintah Kelurahan yang dinilai sangat lamban.
Ini kemudian menjadi keprihatinan Himalaya, hingga menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Pangkep. Kamis (05/10/2023).
Diketahui, Liukang Tangaya ini kerap kali menjadi wilayah kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep. Namun, kondisi pelayanan dilingkup Pemerintah kelurahan Sapuka luput dari perhatian Pemkab.
Unjuk rasa aspirasi Himalaya, kamis(red). Diterima langsung Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani. Dalam forum dengar aspirasi tersebut, hadir Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Pangkep, mengakui jika pihaknya baru mengetahui kondisi dilingkup pemerintah Kelurahan Sapuka.
Dimana, dalam pemerintahan Kelurahan Sapuka hanya terdapat 3 ASN yang menjadi penyebab tidak maksimalnya pelayanan hingga terbengkalainya kepentingan warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan.
Ketua Umum Himalaya, Rapiudin mengatakan aksi unjuk rasa itu dilakukan, lantaran melihat mirisnya pelayanan dilingkup pemerintahan.
“Kondisi itu sudah lama berlangsung, dilingkup pemerintahan kelurahan Sapuka. Diakui sendiri, bahwa dalam pemerintahan itu hanya terdapat 3 ASN. Dan itu penyebab terjadinya pelayanan yang tidak maksimal,”ungkapnya, Jumat (06/10/2023).
Lanjut dikatakan, setiap warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan di kelurahan Sapuka, selalu saja tidak tuntas. Maka dari itu, kami pengurus Himalaya yang turut membantu.
“Jadi warga kalau ada keperluan administrasi kependudukan, kami (pengurus Himalaya) yang membantu langsung ke Disdukcapil. Tentu ini tidak boleh didiamkan secara berlarut larut. Dimana peran pemerintah dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat,”tukasnya.
Dia berharap, Pemkab Pangkep serta DPRD Kabupaten Pangkep dapat mengevaluasi pemerintah kelurahan Sapuka. Dan memberi perhatian lebih terhadap warga di kepulauan terluar ini. (*)