PAREPARE, KILASSULAWESI– Musim hujan mulai tiba, kecemasan mulai menghantui sebahagian besar warga masyarakat Kota Parepare. Rasa cemas itu tak lain, apakah bencana banjir dan tanah longsor sudah dapat diatasi dengan belajar dari pengalaman tujuh bulan sebelumnya.
Atau pada kenyataannya, bencana banjir dan tanah longsor akan kembali berulang, bahkan lebih parah. Faktanya, hanya beberapa jam diguyur hujan. Genangan air sudah sangat mudah dijumpai, dengan sampah yang berhamburan saat hujan redah.
Kondisi yang dipertontonkan pemerintah kota, nampaknya akan menjadi bumerang dengan kondisi tergagap-gagap ketika bencana terjadi. Kondisi itu menjadi salah satu pembahasan serius dari perwakilan forum masyarakat bahagia (FMB) Kota Parepare, Sabtu, 4 November 2023, di Warkop LHR 828.
Forum Masyarakat Bahagia (FMB) sendiri terdiri atas Aliansi Masyarakat Peduli Banjir (AmPiBi), Forum Komunitas Obrass (Fokus), Koalisi Masyarakat Parepare Anti Korupsi (Kompak) dan YLBH Sunan.
Pertemuan yang diinisiasi, mantan anggota DPRD Kota Parepare, HA Rahman Saleh tersebut membahas kecemasan masyarakat atas ancaman banjir. “Kecemasan ini hadir menjadi bukti ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah kota. Maka pertanggungjawaban dari mantan wali kota mencegah banjir mulai diragukan. Ini akibat berbagai masukan selama ini tak direspon oleh Taufan Pawe saat menjabat,”ujarnya.
Rahman menilai tidak ada langkah dan upaya dilakukan selama 7 bulan pasca bencana yang mengakibatkan adanya korban jiwa. ” Tak ada realisasi sebagai upaya pencegahan banjir,” bebernya. Dan jawaban sederhana dan paling mudah disampaikan pemerintah yakni itu merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan.
” Pompengan akan selalu menjadi kambing hitam pemerintah kota. Belum lagi, slow respon dari DPRD atas antisipasi bencana banjir yang sebelumnya telah mengakibatkan korban jiwa, juga tak mampu diharapkan,”ungkapnya.
Maka pertemuan forum masyarakat bahagia, lanjut Rahman, bertujuan bagaimana upaya agar masyarakat tidak terancam dan dihantui kecemasan. “Kita akan meminta dengan tegas tanggungjawab moral dari mantan Wali Kota Parepare Taufan Pawe dan juga DPRD yang dinilai kerap mengalihkan tanggungjawabnya,” tegasnya.
Penangungjawab FMB Parepare, Zainal Azis Mandeng melihat tidak adanya upaya dalam pencegahan bencana banjir di Parepare. Seharusnya minimal terlihat ada upaya, seperti pengerukan atau lainnya.
Begitun pun, Ketua Kompak Kota Parepare, Mu’tashim Ary Fasieh yang mengaku, tidak ada keseriusan penerintah dalam upaya mengantisipasi banjir. Maka, ia pun akan mendesak agar pelaksanaan musrenbang yang akan dilakukan pemerintah fokus atas pencegahan banjir.
“Jadi bukan semata-mata hanya meminta pertanggungjawaban dari Taufan Pawe selaku kepala daerah yang baru berakhir masa jabatannya. Akan tetapi bagaimana mencarikan solusi,”jelasnya.
Ketua Umum YLBH Sunan, M Nasir Dollo terkait ancaman banjir, dimana salah satu pusat perhatiannya adalah sisa penggunaan anggaran bantuan bencana dari Pemprov Sulsel.
” Anggaran bantuan itu kemana, jangan sampai masuk kepada kepentingan pribadi. APH patut mengapresiasi, apa yang disampaikan anggota dewan dalam sebuah pernyatan kepada media,”ungkapnya.
Selain itu ditegaskannya terkait dosa atas berbagai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan mantan Wali Kota Parepare selama menjabat.
Sebelum menutup pertemuan itu, Zainal Azis Mandeng berharap agar apa yang menjadi pokok pembahasan akan tersampaikan pula dalam pertemuan yang direncanakan bersama Penjabat Wali Kota Parepare. Sekaligus mengingatkan para wakil rakyat di DPRD Parepare.(*)
