PAREPARE, KILASSULAWESI– Berbagai sorotan dari kubu yang dinilai adalah peninggalan pemerintahan yang sudah ‘Game Over’ merecoki tatanan pemerintahan kota parepare menuai tanggapan beragam. Salah satunya dari Mantan Anggota DPRD Kota Parepare, HA Rahman Saleh yang mengacungkan dua jempol kepada Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali atas berbagai upayanya dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi selama ini dilingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Parepare.
Walaupun, kata HA Rahman Saleh, itu tak mudah karena masih ada pihak-pihak dari yang sudah ‘Game Over’ menganggu dengan berbagai cara. ” Jadi kekuatan lama yang sudah ‘Game Over’ masih mau merecoki pemerintahan yang sudah kondusif seperti saat ini. Maka kami sebagai pemerhati pemerintahan sangat menyesalkan hal tersebut,”ujar Rahman Saleh, Rabu 17 Januari 2024.
Rahman pun mengaku upaya yang dilakukan oleh kekuatan lama dengan merecoki pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik. Ia pun memberikan peringatan kepada pihak ‘Game Over’ agar tak merecoki tatanan pemerintahan yang sudah berjalan kondusif. “Upaya dengan melakukan intervensi kebijakan, itu justru merusak tatanan yang sudah dibangun oleh Pj Wali Kota Parepare. Rakyat pasti marah dan akan menggeruduk pihak ‘Game Over’ tanpa pandang bulu. Ini warning kami,”katanya.
Ia pun mengimbau semua pihak, termasuk organisasi masyarakat untuk memback up kondisi tersebut. Dengan berbagai upaya yang dilakukan dengan pemberian sesuatu. “Ada cara-cara mafia terjadi, dengan menyogok dengan mendongrek Pj Wali Kota Parepare agar dilengserkan. Itu tidak baik, dengan niat pihak ‘Game Over’ ingin merecoki tatanan pemerintahan yang sudah berjalan baik,” tegasnya.
Rahman pun memintah agar DPRD sebagai perpanjangan tangan masyarakat menyampaikan kondisi saat ini ke Kemendagri bahwa pemerintahan saat ini telah berjalan dengan baik. Dan sangat berbeda dengan sebelumnya. “Kita ingin ada penguatan akan kondisi yang terjadi saat ini,”tegasnya.
Ditambahkannya, dirinya memberikan apresiasi ke FMB dan JMPP yang tetap komitmen dan konsisten mengawal pemerintahan transisi, meski berbagai upaya dilakukan pihak tertentu untuk mengintervensi gerakan perubahan yang diperjuangkan lembaga tersebut.(*)
