POLMAN, KILASSULAWESI — DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelar rapat dengar pendapat yang diikuti tiga Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan aktivis mahasiswa. Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dalam rangka menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan sejumlah LSM dan aktivis mahasiswa di Kabupaten Polman. Salah satu tuntutannya yakni terkait Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polman TA 2023 yang di duga penuh dengan rekayasa.
RDP juga dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Asisten I Pemkab Polman, DLHK, Dinas PUPR, Kadis Pendidikan, Balitbanreng, Bagian Pemerintahan Setda, Kastpol PP, Kesbangpol, Badan Keuangan Setda, dan Kepala Unit Kerja PBJ.
Kehaditannya untuk mendengarkan berbagai tuntutan dati tiga perwakilan LSM yakni Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran (LKPA), AMPERAK, APKAN, dan aktivis mahasiswa, Selasa 30 April 2023, di ruang aspirasi Kantor DPRD Polman.
Ketiga perwakilan LSM tersebut kompak mendesak DPRD menolak LKPj Bupati Polewali Mandar TA. 2023 dan mendesak DPRD mengevaluasi dan mengusulkan penggantian Pj Bupati Polman ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dibuka Wakil Ketua DPRD, Amiruddin SH dan sejumlah wakil ketua, para Pimpinan Komisi dan Anggota DPRD Polman. Ketua Umum LSM LKPA, Zubair dalam paparannya mendesak DPRD Polman agar mengevaluasi dan mengusulkan penggantian Pj Bupati Polman ke Mendagri.
Zubair juga menjelaskan, Pj Bupati saat ini seringkali membuat kebijakan diluar kewenangannya dan tidak memiliki konsep penyelesaian persoalan mendasar yang dialami Kabupaten Polman. Bukan cuma itu, LKPA juga menolak LKPj Bupati Polman, TA 2023.
LKPj tersebut, kata Zubair terdapat laporan realisasi kegiatan yang diduga fiktif dan sarat rekayasa. “Banyak selundupan realisasi anggaran dalam LKPj Bupati yang tidak diketahui kepala OPD terkait. Salah satunya, biaya pemeliharaan 80 unit Randis pada Bagian Umum Setda yang diduga di markup. Demikian juga, miliaran dana pengelolaan sampah dan pembinaan RTH pada dinas lingkungan hidup,”tegasnya.
Senada, Ketua LSM AMPERAK dimana meminta DPRD menolak perpanjangan Pj Bupati Polman karena kinerjanya dinilai tidak ada yang beres. Selain kebersihan toilet. Perwakilan LSM APKAN, Abdul Rahman Yunus juga meminta DPRD menyoroti pengadaan bantuan hibah seragam LINMAS kepada KPUD.
Menurutnya, pengadaan tersebut dinilai tidak bertuan karena tidak ada OPD yang mengakui adanya DPA pengadaan. Wakil Ketua DPRD, Amiruddin, SH. menyatakan hasil RDP hari ini akan dilaporkan kepada Ketua DPRD untuk segera ditindaklanjuti dan dibahas bersama seluruh anggota DPRD Polman.
“Dari penjelasan pihak OPD, memang telah terjadi kekacauan administrasi, khususnya pada pengadaan seragam LINMAS yang dihibahkan ke KPUD. Hal ini akan kami tindaklanjuti juga bersama persoalan lainnya, termasuk yang menjadi alasan tuntutan agar Pj Bupati Polman di evaluasi kinerjanya,” ungkap Amiruddin.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Polman lainnya, Hamzah Syamsuddin mengatakan masalah utama yang disampaikan yakni evaluasi Pj Bupati, serta tolak LKPj Bupati 2023 dan pengadaan seragam LINMAS dan pencemaran lingkungan serta merusak Hutan Kota (RTH). Semuanya itu akan dilanjutkan pada proses pembahasan lebih lanjut di DPRD. ” Kami segera laporkan ke Ketua untuk selanjutnya dibahas bersama seluruh anggota DPRD,”ujar Hamzah Syamsuddin
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) berakhir pada pukul 17:00 Wita setelah sempat terjadi ketegangan antara pihak LSM dan OPD. DPRD telah menampung seluruh aspirasi pihak LSM dan penjelasan OPD untuk segera ditindaklanjuti secepatnya.(*)
