POLMAN, KILASSULAWESI — Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Polewali Mandar diwarnai aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kantor Bupati Polman, Kamis, 2 Mei 2024. Aksi unjuk rasa yang diwarnai aksi saling dorong dan nyaris ricuh terjadi saat peserta aksi memaksa masuk ke halaman kantor Bupati Polman.
Namun, keinginan tersebut dihalangi petugas Satpol PP sehingga aksi saling dorong tidak bisa dihindarkan. Polisi yang berjaga di lokasi aksi pun berusaha menenangkan keduanya. Akan tetapi, kericuhan kembali terjadi saat massa aksi kembali mencoba masuk ke dalam kantor Bupati Polman.
Aksi saling dorong tersebut berhenti, setelah Sekertaris Daerah Polman menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Sejumlah tuntutan disampaikan peserta aksi diantaranya, terkait masalah gaji honorer yang ada di RSUD Hajja Andi Depu Polewali. Dimana ada ratusan tenaga honorer belum mendapatkan gaji. Sehingga pemerintah daerah dianggap perlu memperhatikan nasib tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut.
Selain itu, permasalahan sampah yang hingga saat ini belum tertangani dengan baik. Dimana masih banyak tumpukan sampah yang berserakan di berbagai titik di Polewali Mandar. Bukan hanya itu, pengadaan baju Linmas bagi petugas keamanan di TPS yang dinilai tidak berdasar. Dan persoalan ritel moderen dimana pemerintah terlalu mudah mengeluarkan ijin, sehingga memberikan dampak buruk bagi pelaku usaha UMKM. Hal itu disampaikan Ketua Cabang HMI Polman Ridwan yabg akrab disapa Kidu.
Tuntutan ini, kata Kidu merupakan aspirasi masyarakat dan sudah disampaikan dalam pertemuan dengan PJ Bupati Polman. ” Dalam pertemuan itu, kami mendorong pemanfaatan CSR karena banyak perusahaan yang mengeluarkan dana CSR yang tidak jelas peruntukannya di Polman,”ucap Kidu usai menggelar pertemuan dengan PJ Bupati Polman, diruang Asisten II Pemkab Polman.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh PJ Bupati Polman, Sekda Polman dan beberapa pimpinan OPD itu massa meminta agar penggunaan dana CSR dari perusahaan itu di peruntukan kepada penanggulangan rumah tidak layak huni dan beasiswa.
Selain itu massa juga meminta agar tenaga sukarela yang ada di rumah sakit yang belum mendapatkan upah yang layak kiranya mendapat perhatian pemerintah. ” Tadi sudah kita sudah melakukan pertemuan dengan PJ Bupati dan jajarannya dan mereka akan menindaklanjuti tuntutan kami diantaranya akan merevisi kembali Perbub nomor 47 tahun 2022 tentang ritel modern dan juga akan melakukan pertemuan dengan pihak RSUD membahas persoalan upah tenaga sukarela itu,” tambah Adam selaku kordinator aksi.(win)
