POLMAN, KILASSULAWESI — Gabungan lembaga sosial control yang terdiri dari LSM Gerak, LPA,LP5S yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Lawan Politisasi KIP-PIP menemukan adanya dugaan politisasi program nasional kartu Indonesia pintar (KIP) Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian pendidikan,Kebudayaan,Riset dan tekhnologi (Kemendikbud) yang dilakukan oleh salah satu Paslon di pilkada Polman.
berdasarkan laporan masyarakat pihaknya pun turun langsung melakukan investigasi dan kroscek dibeberapa sekolah terkait temuan itu,Al hasil pihaknya menemukan fakta yang disinyalir menggiring program itu ke salah satu Paslon.
Kordinator koalisi masyarakat lawan politisasi PIP-KIP Agussalam mengatakan temuan ini berdasarkan fakta lapangan yang ia temukan.
Seperti di salah satu SD di Manding Kecamatan Polewali, ada sekira 69 siswa dikirim ke pusat untuk menerima PIP-KIP.namun di sistem tertolak 17 orang sehingga yang datang hanya 52 orang.
“Yang 17 orang inikan ditolak di sistem,namun diambil oleh salah satu oknum Timsel Paslon untuk diusulkan menerima PIP melalui jalur aspirasi.inikan sudah di tolak kenapa diusulkan kembali,kalau ditolak berarti ada yang tidak sesuai,”jelas Agussalam saat menggelar konferensi pers Senin 19 Agustus di cafe Batistuta Manding.
dengan adanya temuan ini kata Agus pihaknya akan melaporkan ke APH, terkait dugaan manipulasi data yang diduga di politisir itu sebab orang yang mengusulkan data itu tidak ada sangkut pautnya dengan sekolah.
“Rencana kita akan laporkan atas dugaan indikasi manipulasi data dan penyalahgunaan program”ucap Agus yang juga ketua LSM Lembaga Penyalur Aspirasi (LPA)
Sementara itu ketua Lembaga pengawasan pengkajian, pembangunan pemerintah sulbar (LP5S) Jupri.Sh menyampaikan bahwa momentum pilkada Polman ini tidak mempolitisasi program nasional
“Kita harapkan momentum pilkada semua elemen dapat memberikan edukasi kemasyarakat, apalagi program KIP-PIP itu merupakan program nasional.jadi mari Kita menjaga semua ini demi terciptanya pilkada yang aman dan damai”, ujarnya
Ia pun mengajak semua elemen masyarakat untuk dapat menjaga kondusifitas pemilu biar berjalan lancar seperti yang diharapkan, tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah Kepala bidang pendidikan dan pengajaran (Dikjar) Dikbud Polman Nurman mengatakan Progam PIP-KIP di kementerian pendidikan ada dua jalur.
Ada jalur dapodik Diknas ada juga dapodik aspirasi, namun untuk jalur aspirasi kata Nurman akan dilakukan verifikasi biar program ini tepat sasaran.
“Selama ini kan progam KIP-PIP Aspirasi itu mengcover semua siswa – siswi. terkadang semua siswa dapat,baik anak ASN dan lainnya sehingga itu yang perlu dirampingkan biar penerima tepat sasaran,”ungkap Nurman.(*)
