POLMAN, KILASSULAWESI — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sekretariat Unasman Kembali menggelar aksi Jilid 2, mereka terus mengkritik carut marutnya pengelolaan keuangan Pemda Polman.
Aksi tersebut digelar di depan kantor Bupati Polman dijalan Budi Utomo pada Senin 16 Desember 2024.
Penjabat (PJ) Bupati Polman Ilham Borahima yang menemui massa aksi di halaman dikantor Bupati Polman akhirnya buka suara soal banyaknya persoalan pengelolaan keuangan hingga adanya utang di sejumlah pengusaha.
Dalam pertemuan itu PJ Bupati Polman menyinggung soal adanya utang sewa tenda HUT Polman tahun 2023 yang diributkan karena sampai hari ini belum dibayarkan oleh Pemda ternyata anggaran itu telah cair sejak tahun 2023, tepatnya di bulan mei.
Menurut Ilham Borahima,anggaran sewa tenda di HUT Polman tersebut telah lama cair di bulan mei 2023, pihaknya tidak bisa membayarkan hutang itu karena sudah terbayar.”Kami tidak bisa bayarkan Anggaran sewa tenda untuk HUT Polman tahun 2023 karena dana nya telah cair di bulan mei 2023″, ujar Ilham Borahima.
Dihadapan Mahasiswa, PJ Bupati mengungkapkan terjadinya dugaan korupsi di lingkup Pemda tahun 2023 sebesar 4,3 milyar justru di lakukan oleh mantan bendahara bagian umum, dimana dari 4,3 milyar telah di kembalikan 2 milyar dan sisanya 2,3 milyar.
Berbeda dengan pernyataan pihak penyedia tenda HUT Polman tahun 2023 Hj,Ririn pihaknya justru mempertanyakan mengapa pencairan anggaran tersebut yang diungkap PJ Bupati dilakukan di bulan mei 2023. Menurutnya hal ini aneh karena ada pencairan anggaran sebelum ada kegiatan.Lebih duluan cair dana ketimbang kegiatan apalagi kegiatan HUT Polman baru di laksanakan di bulan Desember 2023.
“Kok bisa ya,anggaran dicairkan terlebih dahulu sedangkan acaranya belum dilaksanakan, ini ada apa”, kata Hj Ririn yang sampai saat ini ia belum menerima sepeser pun sewa tenda Hut Polman dari Pemkab.
Diketahui, gelombang unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir terus disuarakan oleh sejumlah organisasi dan mahasiswa, dimana dalam tuntutannya tersebut meminta Pemda bertanggung jawab atas terjadinya kisruh pengelolaan keuangan daerah yang dianggap tidak beres, Selain defisit juga banyak nya hutang Pemda yang belum terselesaikan.(*)