JAKARTA– Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) di sektor pariwisata. Kolaborasi strategis ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025, lalu.
Dalam kesempatan tersebut, MoU ditandatangani oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, PKS ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji dengan Plt. Sekretaris Utama/Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud.
Menteri Pariwisata Widiyanti mengapresiasi langkah BPS dalam mendukung kebutuhan data untuk pengembangan pariwisata nasional. “Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk menyediakan data yang akurat dan andal sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan berbasis data. Pariwisata yang berdaya saing memerlukan dukungan informasi yang tepat,” ungkap Widiyanti.
Lebih lanjut, Menteri Widiyanti menyoroti pentingnya adopsi teknologi dalam pengumpulan dan analisis data pariwisata. Ia menyebut penggunaan Mobile Positioning Data (MPD) sebagai salah satu inovasi yang diterapkan dengan prinsip kehati-hatian, serta tetap memperhatikan perlindungan privasi.
“Dengan data berbasis teknologi ini, kita bisa memahami pola wisatawan, memantau dampak ekonomi, dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan,” tambah Widiyanti. Harapannya, kolaborasi dengan BPS akan mempercepat pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global.
Dukungan Strategis BPS
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan komitmen lembaganya untuk terus mendukung kebutuhan data statistik pariwisata yang diperlukan oleh Kemenpar. “Sebagian dari data statistik yang dihasilkan BPS menjadi indikator utama kinerja pariwisata, yang kami pantau setiap tahunnya. Tentunya kami akan terus menyediakan data yang relevan untuk mendukung kebijakan,” jelas Amalia.
Amalia menambahkan bahwa BPS memiliki berbagai produk statistik, termasuk data objek daya tarik wisata dalam angka, yang sangat relevan bagi Kemenpar. “Dengan kolaborasi ini, kami berharap bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam terkait daya tarik wisata di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, penandatanganan ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala BPS Sonny Harry B Harmadi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa/Plt Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono. Jajaran eselon I dan II dari kedua lembaga turut mendampingi dalam acara ini, menandakan pentingnya kerja sama ini.
Kolaborasi Kemenpar dengan BPS diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang berbasis data, yang tidak hanya mengembangkan sektor pariwisata secara optimal, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Langkah ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan pariwisata Indonesia yang modern, berkelanjutan, dan kompetitif.(*)
