JAKARTA– Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat, termasuk para pejuang ekonomi kreatif (ekraf). Dukungan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, dalam pertemuan di Wisma Mandiri 2, Jakarta, kemarin.
Wamenekraf Irene menyoroti pentingnya program ini dalam membantu masyarakat, khususnya para pekerja ekraf, untuk mendapatkan hunian yang terjangkau dan berkualitas. “Program ini sangat membantu masyarakat guna mendapat hunian terjangkau dan berkualitas. Prioritasnya tentu berdasarkan data-data para pejuang ekraf dan komunitas yang memenuhi kriteria dari Kementerian PKP,” ujar Irene.
Ia menambahkan bahwa Kemenekraf akan melakukan konsolidasi data untuk memastikan program ini tepat sasaran. Bahkan, pekerja informal yang tidak memiliki slip gaji pun dapat memanfaatkan program rumah subsidi ini. “Kita lihat lagi income atau berapa gajinya. Bahkan, bagi yang tidak punya slip gaji juga bisa memanfaatkan rumah subsidi sehingga mereka bisa punya hunian layak yang berkualitas,” imbuh Irene.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa program ini melibatkan kerja sama dengan pengembang perumahan berkualitas dan lembaga keuangan sebagai penyalur KPR subsidi. “Hari ini kita bicara soal mempersiapkan rumah subsidi bagi pejuang ekonomi kreatif dan Kader Lapangan BKKBN. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo bahwa program ini harus terjaga kualitasnya dan tepat sasaran,” kata Maruarar.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data dari BPS untuk memastikan bantuan rumah subsidi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. “Kualitas harus dijaga, dana subsidi juga tepat sasaran, untuk itu data MBR harus pakai dari BPS agar hanya mereka yang berhak dan layak mendapat bantuan rumah subsidi bisa jelas,” tambahnya.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, turut mengapresiasi sinergi antarkementerian ini. Ia berharap program ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas, terutama bagi Kader Lapangan BKKBN. “Sudah saatnya negara hadir dalam memenuhi kebutuhan rumah untuk rakyat,” ujarnya.
Kemenekraf, di bawah kepemimpinan Menteri Teuku Riefky Harsya, menargetkan penciptaan 27 juta lapangan kerja dalam lima tahun ke depan, khususnya bagi generasi muda. Irene Umar, sebagai Wakil Menteri, menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi misi Prabowo-Gibran untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mengembangkan industri kreatif.
Melalui pendekatan hexahelix, Kemenekraf optimis dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Sinergi dengan Kemen PKP diharapkan tidak hanya memberikan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.(*)
