PAREPARE– Kapolres Parepare, AKBP Phunky Mahendra Borniawan, S.I.K., M.H., M.I.K., menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penanganan kasus tunjangan perumahan DPRD Kota Parepare periode 2021–2025.
Hal ini disampaikan usai silaturahmi dengan tokoh masyarakat, aktivis, dan perwakilan organisasi di Kota Parepare, Senin, 3 Agustus 2026, dikediaman Ketua Forum Peduli Umat (FPU) HA Rahman Saleh.
Pertemuan tersebut menempatkan kasus tunjangan perumahan DPRD sebagai salah satu isu utama. Publik menyoroti transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, yang dinilai harus dituntaskan agar tidak menimbulkan diskriminasi hukum.
Kapolres menegaskan bahwa perkara tersebut tetap berjalan sesuai prosedur hukum. “Kasus tunjangan perumahan masih dalam tahap pemanggilan saksi. Semua prosedur penyidikan tetap kami jalankan sesuai aturan dan fakta hukum. Untuk kasus Dinas Kesehatan ditangani Polda Sulsel,” tegasnya.
Salah satu saksi yang dipanggil dalam kasus ini adalah Taufan Pawe, mantan Wali Kota Parepare dua periode yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi Golkar. Kehadiran figur politik besar tersebut dipastikan aka menambah perhatian publik terhadap konsistensi aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara yang merugikan negara.
Aspirasi Aktivis dan Tokoh Ormas
Ketua LSM Fokus Kota Parepare, Mu’tashim Ary Fasieh, menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus DPRD. Ia mengingatkan agar tidak ada diskriminasi hukum, apalagi jika kasus berjalan lambat akibat pergantian pimpinan.
“Sinergi harus berjalan efektif. Kasus-kasus yang belum tuntas, termasuk dugaan tipikor dana Dinas Kesehatan, harus segera dituntaskan. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan,” ujarnya.
Tokoh KAHMI Parepare, Bachtiar Abubakar, juga menekankan agar penanganan kasus dana tunjangan DPRD dilakukan secara profesional dan tanpa tebang pilih. “Siapapun yang terlibat harus dimintai keterangan. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Polres Parepare untuk memperkuat komitmen transparansi hukum. Publik pun berharap kepemimpinan Kapolres baru membawa gaya progresif, responsif, dan berani menuntaskan kasus-kasus besar yang selama ini menjadi sorotan.
