PAREPARE– Kapolres Parepare, AKBP Phunky Mahendra Borniawan, S.I.K., M.H., M.I.K., didampingi Kabag Ops Kompol Slamet Pariyanto dan Kasat Intel AKP Burhanuddin, menggelar pertemuan perdana dengan sejumlah tokoh organisasi masyarakat, aktivis, dan elemen kampus di Kota Parepare, Senin, 3 Agustus 2026.
Pertemuan di kediaman HA Rahman Saleh ini dihadiri perwakilan FPI, KAHMI, LSM Fokus, LSM Matador, serta Ketua Forum Peduli Umat (FPU) Parepare, HA Rahman Saleh, dan tokoh Forum Masyarakat Muslim Parepare, Suratman.
Dialog Terbuka dengan Aktivis
Dalam sambutannya, Kapolres Phunky menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan silaturahmi perdana sejak dirinya bertugas di Sulawesi. Ia mengaku sejak lama akrab dengan kalangan aktivis, termasuk saat menjabat Kasat Intel di Surakarta pada 2019–2021.
“Kami ingin mendengar langsung masukan dari tokoh masyarakat dan aktivis. Sinergi ini penting agar masyarakat Parepare merasa nyaman, aman, dan damai. Polres Parepare akan selalu terbuka terhadap komunikasi yang baik demi kemaslahatan bersama,” ujar pria kelahiran 1984 tersebut.
Kapolres juga menekankan pentingnya edukasi ke sekolah dan kampus, termasuk pembentukan tim khusus untuk penanganan balapan liar, knalpot racing, serta pencegahan narkoba. Penindakan, kata dia, akan tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Aspirasi Tokoh Ormas dan LSM
Ketua FPU Parepare, HA Rahman Saleh, menuturkan bahwa komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat menjadi kunci menjaga kondusifitas. Ia mengingatkan agar konsolidasi terus diperkuat, terutama menjelang momentum politik dan aksi massa di tahun-tahun mendatang.
Tokoh KAHMI, HM Nur Asiz Thalib, menyoroti persoalan kemacetan di KM 2 dan KM 3, meminta solusi konkret untuk mengurai arus kendaraan. Sementara itu, perwakilan LSM Fokus, Mutasim, menekankan perlunya agenda prioritas agar wadah komunikasi tidak sekadar seremonial.
Aktivis Bachtiar Abubakar mengingatkan kembali pesan BJ Habibie bahwa Parepare adalah “miniatur Indonesia”, sehingga transparansi dan penegakan hukum harus menjadi fondasi. Ia menyinggung kasus tunjangan DPRD dan proses hukum di Dinas Kesehatan yang perlu ditangani secara transparan tanpa diskriminasi.
Komitmen Penegakan Hukum
Kapolres menegaskan bahwa setiap kasus akan ditangani sesuai aturan dan fakta hukum. Ia mencontohkan, perkara tunjangan perumahan DPRD masih dalam tahap pemanggilan saksi, sementara kasus di Dinas Kesehatan ditangani Polda Sulsel.
“Kami tidak akan melindungi siapapun. Semua proses hukum berjalan sesuai prosedur. Harapan kami, masyarakat Parepare tetap menjaga ketertiban dengan senyum dan komunikasi yang baik, sehingga kota ini nyaman bagi warga maupun wisatawan,” tegas alumni SMAN 1 di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Polres Parepare dan elemen masyarakat. Para tokoh berharap kepemimpinan Kapolres baru membawa gaya progresif, transparan, dan lebih responsif terhadap aspirasi warga.
Pertemuan tersebut juga menjadi wadah konsolidasi lintas elemen, mulai dari tokoh agama, aktivis kampus, hingga perwakilan LSM. Diskusi berlangsung hangat dengan berbagai isu aktual yang diangkat, seperti penanganan balapan liar, pencegahan narkoba di kalangan remaja, hingga transparansi anggaran publik.
Kapolres menegaskan bahwa Polres Parepare akan membentuk tim khusus yang melibatkan Bhabinkamtibmas untuk patroli malam hari, sekaligus memperkuat edukasi di sekolah dan kampus.
Selain itu, tokoh masyarakat menekankan agar aparat kepolisian tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga membangun komunikasi yang intensif dengan warga. Hal ini dianggap penting untuk mencegah gejolak sosial, terutama menjelang momentum politik nasional yang kerap memicu aksi demonstrasi. (*)
