JAKARTA– Pemerintah Kota Parepare semakin menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Kota yang dipimpin oleh Wali Kota Tasming Hamid ini berhasil meraih skor 87 dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2024, menempatkannya dalam kategori “Terjaga”.
Prestasi ini bukan sekadar angka, tetapi juga cerminan dari efektivitas sistem pengawasan dan integritas birokrasi yang semakin diperkuat. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Tasming Hamid dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, pada Kamis, 15 Mei 2025.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, menandatangani piagam penghargaan sebagai legitimasi atas pencapaian Parepare. Dalam penilaian MCSP 2024 untuk wilayah Sulawesi Selatan, Parepare berbagi posisi kedua dengan Kota Makassar (skor 87), hanya terpaut satu poin dari Kabupaten Bone yang meraih skor tertinggi 88.
Parepare pun mengungguli sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Sinjai (86), Pemerintah Provinsi Sulsel (86), Kabupaten Soppeng (85), Kabupaten Sidenreng Rappang (85), dan Kabupaten Maros (80). Predikat “Terjaga” yang disematkan kepada Parepare mencerminkan sistem pengawasan internal, akuntabilitas publik, dan strategi pencegahan korupsi yang berjalan efektif.
Hal ini semakin memperkuat posisi kota ini sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Sulawesi Selatan. Keberhasilan Parepare dalam meraih skor tinggi dalam penilaian MCSP bukan hanya sekadar pencapaian administratif, tetapi juga berdampak luas bagi masyarakat dan sektor investasi.
1. Meningkatkan Daya Tarik Investasi
Lingkungan pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi salah satu faktor utama yang diperhitungkan investor dalam menanamkan modal. Dengan predikat “Terjaga”, Parepare semakin memperkuat daya tariknya sebagai kota yang memiliki iklim investasi yang kondusif. Sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perdagangan, dan infrastruktur dapat berkembang lebih pesat dengan adanya kepercayaan dari dunia usaha.
2. Memperkuat Kepercayaan Masyarakat
Di tengah tantangan transparansi birokrasi di berbagai daerah, pencapaian Parepare menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan yang bersih dapat terwujud. Wali Kota Tasming Hamid menegaskan bahwa capaian ini adalah bagian dari komitmen pemerintahannya untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan layanan publik.
“Penghargaan ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari semangat kita semua untuk menjaga integritas, membangun kepercayaan publik, dan memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan akuntabilitas. Ini akan menjadi pemicu untuk terus memperbaiki sistem dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,”ujar Tasming.
3. Model bagi Daerah Lain
Dengan posisi unggul dalam penilaian MCSP, Parepare dapat menjadi benchmark bagi daerah lain yang ingin meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan mereka. Sistem pengawasan yang diterapkan, transparansi dalam perizinan, serta pengelolaan anggaran daerah yang lebih terbuka dapat menjadi referensi bagi kota dan kabupaten lain yang ingin mencapai standar serupa.
Pencapaian ini menjadi titik awal bagi Parepare untuk terus berbenah dan berinovasi dalam tata kelola pemerintahan. Wali Kota Tasming Hamid memastikan bahwa berbagai program penguatan birokrasi akan terus dilakukan, termasuk:
– Meningkatkan transparansi dalam perizinan dan pengadaan barang dan jasa agar proses lebih terbuka dan minim celah penyimpangan.
– Memperkuat pengawasan internal dengan sistem berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
– Mengembangkan layanan publik berbasis teknologi untuk mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang lebih responsif.
Dengan hasil positif ini, Parepare semakin kokoh dalam perannya sebagai kota yang mengutamakan pemerintahan transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga contoh bagi daerah lain yang ingin mengoptimalkan tata kelola pemerintahan mereka.(*)
