Di kota yang menjuluki dirinya sebagai “Kota Cinta”, cinta itu tampaknya tak berlaku bagi suara-suara yang berbeda. Parepare, Sulawesi Selatan, kini menjadi panggung dari sebuah drama demokrasi yang getir, pembungkaman media yang dilakukan secara halus, namun sistematis.
Catatan: Redaksi
Awal Juli 2025, tepatnya hari ini Rabu, 2 Juli siang sekitar pukul 12.04 Wita redaksi Kilassulawesi.com menerima kabar yang tak biasa. Seorang anggota Tim Sukses Media dan Opini (TSM-MO) Pemerintah Kota Parepare menyampaikan bahwa media mereka “tidak lagi berhak menjalin kerja sama” karena dianggap bersikap oposisi. “Sekarang main tongkat,” ujar sang narasumber, merujuk pada pendekatan keras terhadap media yang tak sejalan dengan narasi resmi.
Pernyataan itu bukan sekadar ancaman. Ia adalah penanda bahwa kerja sama media di Parepare bukan lagi soal profesionalisme, melainkan soal kesetiaan. Dan bagi media yang memilih tetap kritis, konsekuensinya jelas dikucilkan dari akses, dari anggaran, dari ruang.
Kerja sama antara pemerintah dan media seharusnya menjadi bentuk sinergi untuk menyampaikan informasi publik. Namun, ketika kerja sama itu dijadikan alat ganjaran dan hukuman, maka yang terjadi adalah kooptasi. Media yang tunduk diberi ruang, yang kritis disingkirkan.
Kepala Dinas Kominfo Parepare menyatakan bahwa kerja sama dilakukan sesuai tupoksi dan aturan. Tapi pernyataan itu menjadi problematik ketika digunakan untuk membenarkan dengan media yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Lebih dari sekadar relasi administratif, ini adalah persoalan etika kekuasaan. Ketika pemerintah menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh bekerja sama berdasarkan isi pemberitaan, maka demokrasi lokal sedang mengalami penyusutan.
Yang membuat situasi ini semakin mencemaskan adalah waktunya, tak lama setelah Konferensi Kota PWI Parepare 2025. Forum yang seharusnya menjadi ruang refleksi dan konsolidasi jurnalis lokal justru diikuti dengan tindakan yang memperlihatkan upaya peredaman terhadap suara-suara alternatif.
Beberapa jurnalis lokal menyebut bahwa suasana redaksi kini lebih berhati-hati. “Kami harus menimbang bukan hanya kebenaran, tapi juga siapa yang akan tersinggung,” ujar seorang jurnalis yang meminta namanya disamarkan.
Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Di kota kecil, tekanan bisa datang dalam bentuk yang tak kasat mata, pemutusan iklan, pembatasan akses, bahkan pengucilan sosial.
Sorotan tajam juga datang dari tokoh masyarakat Parepare, HA Rahman Saleh, yang menyayangkan sikap Pemerintah Kota yang dinilainya semakin antikritik. Dalam pernyataannya, Rahman menilai bahwa pemerintah telah gagal memahami peran media sebagai pilar demokrasi yang sah dan penting.
Ia secara terbuka mengkritik keberlanjutan kebijakan yang disebutnya sebagai “warisan TP”, merujuk pada pola lama yang menggunakan skema kerja sama dan bantuan pembinaan media berbasis APBD untuk membungkam suara-suara kritis. “Ini bukan pembinaan, ini pembungkaman yang dibungkus rapi,” ujarnya.
Pernyataan Rahman memperkuat bahwa praktik semacam ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan warisan politik yang terus direproduksi oleh rezim yang enggan dikritik.
Apa yang terjadi di Parepare bukan kasus tunggal. Ia adalah bagian dari pola yang lebih luas, demokrasi yang dikebiri di level lokal. Ketika media lokal dibungkam, maka warga kehilangan sumber informasi yang dekat, relevan, dan kontekstual. Dan ketika kritik tak lagi punya tempat, maka kekuasaan melaju tanpa rem.
Kita diingatkan pada masa lalu, ketika media dibina bukan untuk tumbuh, tapi untuk patuh. Kini, praktik itu hidup kembali dalam bentuk yang lebih halus melalui kontrak kerja sama, narasi “pembangunan”, dan tekanan ekonomi.
Tulisan ini bukan hanya tentang satu media yang kehilangan kerja sama. Ini tentang bagaimana demokrasi bisa mati pelan-pelan, bukan dengan kudeta, tapi dengan pembungkaman yang dibungkus administrasi.
Parepare, Kota Cinta, kini diuji, apakah cinta itu juga berlaku bagi kebenaran yang tak nyaman? Atau hanya bagi pujian yang menyenangkan?
Bersambung…
