JAKARTA– Di tengah meningkatnya angka pengangguran dan meledaknya kebebasan bermedia sosial, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat melontarkan peringatan keras terhadap menjamurnya praktik wartawan bodrek oknum yang mengaku jurnalis tanpa legalitas, namun justru merusak citra profesi pers.
“Akibat pengangguran dan bebasnya ruang digital, kini siapa saja bisa bikin kartu nama dan mengklaim diri sebagai wartawan. Padahal tidak terdaftar di Dewan Pers,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi I DPR, Senin, 7 Juli 2025.
Wartawan gadungan ini kerap menyasar proyek-proyek pemerintah daerah. Berbekal kamera dan kartu pers palsu, mereka mengancam akan menyebarkan berita negatif jika tak diberi imbalan. Beberapa kepala daerah, terutama yang merasa kinerjanya belum optimal, disebut menjadi sasaran empuk.
“Pemda yang belum terbiasa dengan prosedur atau transparansi, biasanya langsung keluarkan dana,” ungkap Komaruddin.
Peringatan Tegas untuk Pemerintah Daerah
Komaruddin menegaskan, pemda sebaiknya menolak segala bentuk pendekatan dari individu yang tidak tercatat dalam basis data Dewan Pers. Ia juga menambahkan, “Kalau tidak tercatat, jangan ditanggapi. Kecuali memang kinerjanya buruk, ya itu urusannya beda.”
Tak hanya soal kredibilitas, Komaruddin mengungkapkan bahwa banyak jurnalis profesional yang kehilangan pekerjaan akibat pergeseran belanja iklan ke media sosial.
Gelombang PHK di berbagai media turut memperparah situasi, melahirkan ruang kosong yang kemudian diisi oleh para “preman berkedok pers.” “Sayang, para wartawan yang dilatih dengan biaya mahal malah menganggur, padahal pemda butuh mereka,” imbuhnya.
Dewan Pers kini bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian untuk menggelar literasi media bagi pemerintah daerah. Pelatihan jurnalistik juga rutin diberikan sebagai upaya memperkuat profesionalisme dan membangun kerja sama yang sehat antara media dan institusi pemerintahan. “Wartawan bodrek itu preman dalam bentuk lain,” tegas Komaruddin, menutup pernyataannya dengan nada serius.(*)
