Di bawah terik matahari Pelabuhan Nusantara, Hajra berdiri dengan mata basah menatap cakrawala laut yang membawanya kembali ke tanah Sulawesi. Ia baru saja pulang dari penahanan di Nunukan, Kalimantan Utara, setelah gagal berangkat ke Malaysia bersama sang suami.
Laporan: Ade Cahyadi
Namun kepulangannya terasa hampa. Suami yang menemaninya dalam perjalanan migran itu kini entah di mana. “Suami saya dibawa ke Tanjung Selor, sampai hari ini tak ada kabar,” lirihnya.
Hajra adalah satu dari 27 Pekerja Migran Indonesia Terkendala (PMI-T) yang diamankan KP2MI saat mencoba menyeberang ke Tawau. Mereka dipulangkan ke Parepare, tetapi nyaris tanpa sambutan.
Tak satu pun pemerintah daerah asal datang menjemput mereka. Mereka berasal dari Mamuju, Sidrap, Bulukumba, Maros, dan Bantaeng. Menurut Koordinator P4MI Parepare, Laode Nur Slamet, minimnya kepedulian daerah hingga saat ini terhadap pemulangan PMI sungguh memprihatinkan. “Kami harap ada kebijakan yang proaktif, bukan hanya retorika perlindungan,” ujarnya.
Di antara para PMI, muncul kisah-kisah berlapis tentang janji pekerjaan, pemisahan keluarga, dan sistem perekrutan yang tak transparan. Salah satunya datang dari Unhi, PMI asal Bulukumba. Ia mengaku berangkat setelah dijanjikan pekerjaan layak oleh penyedia jasa penyalur tenaga kerja.
Bersama rekan dari Maros dan Bantaeng, mereka berangkat menggunakan tas bertanda khusus. “Kami star dari rumah, tas diberikan kode 501 atas petunjuk pemberi jasa pekerjaan. Setibanya di Parepare, kami langsung masuk ke pelabuhan dan dijemput oleh seseorang yang kami tidak kenal. Tapi kode 501 jadi patokan mereka,” tutur Unhi.
Makna dari kode itu tidak mereka ketahui. “Kami hanya diarahkan untuk mengikuti, dan katanya itu mempermudah keberangkatan ke Malaysia,” tambahnya.
Senada dengan Unhi, Nurliah dari Maros juga menceritakan pengalamannya bersama suami dan anak. Mereka dijanjikan pekerjaan di perkebunan sawit, namun berakhir ditahan selama empat hari, tanpa akses komunikasi. “Handphone kami diambil polisi, tak tahu harus ke mana sekarang,” katanya.
Di tengah ketiadaan dana dan dukungan, hanya Bulukumba yang terlihat siaga sudah menganggarkan pemulangan dan bahkan bersedia mengantar PMI dari daerah lain. Daerah lain, seperti Maros, Mamuju dan Bantaeng, masih belum memiliki kebijakan serupa.(*)
