BONE– Aksi demonstrasi menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone yang berlangsung hingga malam tadi, kini menuai sorotan tajam. Dari pantauan lapangan, gelombang massa yang semula dianggap sebagai suara warga lokal ternyata didominasi oleh pendatang dari luar daerah, seperti Makassar dan Wajo.
Ironisnya, Iwan warga Bone yang sempat menjadi inisiator aksi justru menyatakan bahwa kelompoknya telah menghentikan demonstrasi sejak mengetahui bahwa kenaikan PBB-P2 tidak sebesar yang dikhawatirkan.
“Kami sudah tidak demo lagi, apalagi rencana itu sudah ditunda pelaksanaannya,” ujar Iwan, menegaskan bahwa aspirasi lokal telah tersampaikan dan diterima pemerintah.
Namun, situasi di lapangan menunjukkan dinamika berbeda. Aparat mencatat bahwa dari 16 orang yang diamankan, seluruhnya mengaku berasal dari luar Bone. Lebih mengejutkan lagi, sebagian besar tidak membawa identitas diri, bahkan ada yang masih berusia 12 tahun dan duduk di bangku SMP.
Dugaan Mobilisasi dan Bayang-Bayang Pilkada
Kehadiran massa dari luar daerah memunculkan dugaan kuat adanya mobilisasi terstruktur. Sumber lokal menyebutkan bahwa beberapa nama yang terlibat merupakan eks tim sukses pasangan calon bupati yang kalah dalam Pilkada lalu, seperti Rafli, A. Singke, dan Ippang dari kubu “Tegak Lurus”.
“Sepertinya ini bukan lagi soal pajak, tapi ada aroma politik yang belum selesai,” ujar salah satu tokoh masyarakat Bone yang enggan disebutkan namanya.
Aparat dan warga Bone kini terus berjaga, khawatir aksi yang semula damai berubah menjadi provokasi yang meluas.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, beberapa mahasiswa mengaku ikut aksi karena melihat ajakan di Instagram. Gilang, mahasiswa Politeknik Negeri Ujungpandang, mengaku kecewa dengan situasi yang ia temui di Bone. “Rencananya aksi damai, ternyata di sini beginilah kejadiannya,” ucap Gilang dengan nada penyesalan.
Gilang dan rekannya berangkat dari Makassar sore hari karena hujan, dan tiba di Bone saat situasi sudah memanas.
Pemerintah Pusat Turun Tangan
Melihat eskalasi yang tidak sehat, pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah tegas. Rencana kenaikan PBB-P2 ditunda dan akan dievaluasi ulang. Langkah ini diharapkan dapat meredam ketegangan dan mengembalikan fokus pada dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.(*)
