JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto kembali mengukuhkan barisan pemerintahan dengan melantik lima pejabat strategis di lingkungan Istana dan lembaga negara. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang, dan menjadi bagian dari penguatan struktur Kabinet Merah Putih untuk masa jabatan 2024–2029.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025 dan Nomor 152/TPA Tahun 2025, pelantikan ini mencakup jabatan-jabatan kunci yang menyentuh komunikasi publik, pengadaan nasional, gizi masyarakat, serta reformasi keamanan dan kepolisian.
Pejabat yang dilantik antara lain:
– Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan AM Putranto;
– Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menggantikan Hendrar Prihadi;
– Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah;
– Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian;
– Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan, yang diikuti dengan penandatanganan berita acara oleh para pejabat yang dilantik. Dalam sumpahnya, para pejabat berjanji untuk setia kepada UUD 1945 dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi etika jabatan.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Prabowo, yang kemudian diikuti oleh para pejabat.
Acara pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden, diikuti oleh para tamu undangan yang hadir, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pelantikan ini menandai langkah konsolidasi pemerintahan Prabowo yang semakin menekankan efisiensi, komunikasi publik, dan reformasi kelembagaan. Dengan masuknya figur-figur baru yang dikenal memiliki latar belakang profesional dan teknokratik, publik menanti arah kebijakan yang lebih terukur dan responsif.(*)
