PANGKEP– Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan menurunnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mencatat realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan tahun 2026 mencapai lebih dari Rp620 miliar atau sekitar 48 persen dari target Rp1,2 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah telah menembus Rp604 miliar atau 45,93 persen dari total pagu anggaran sekitar Rp1,3 triliun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pangkep, Asri, S.Sos., M.Si, menegaskan kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi.
“Dengan adanya penurunan TKDD dari pemerintah pusat, kami harus terus meningkatkan potensi PAD. Tugas ini menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah agar dampak efisiensi anggaran dapat diminimalkan melalui optimalisasi seluruh potensi pendapatan yang dimiliki Kabupaten Pangkep,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 21 Juli 2026 di kutip dari laman redaksibaru.id.
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran juga diterapkan pada berbagai belanja operasional pemerintah, termasuk perjalanan dinas, sehingga alokasi anggaran dapat difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Belanja operasional, termasuk perjalanan dinas, harus diefisienkan. Anggaran yang tersedia harus benar-benar diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan program yang menyentuh langsung masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Menurut Asri, arah kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, dan peningkatan produktivitas daerah.
“Kami ingin anggaran ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Pangkep tetap berkomitmen menjaga prioritas anggaran pada program-program strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Program unggulan di bidang pendidikan, kesehatan, serta belanja yang bersifat mandatory spending tetap menjadi prioritas. Dengan kondisi keuangan saat ini, kami berupaya agar setiap rupiah anggaran benar-benar produktif dan berdampak bagi masyarakat,” tutupnya.
