MAMASA — Proses seleksi jabatan atau Job Fit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa tengah menjadi sorotan publik setelah mencuat dugaan kuat adanya praktik nepotisme yang melibatkan Panitia Seleksi (Pansel) dan sejumlah peserta. Dugaan ini memicu reaksi keras dari kalangan aktivis yang menilai proses seleksi telah mencederai prinsip meritokrasi dalam birokrasi.
Organisasi masyarakat sipil Jaringan Oposisi Loyal secara terbuka mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses seleksi tersebut. Mereka menilai, jika dugaan ini terbukti, maka telah terjadi pelanggaran serius terhadap etika dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami mendapatkan informasi dan dugaan kuat bahwa ada hubungan kekerabatan yang erat antara anggota Pansel dengan beberapa peserta Job Fit. Jika ini benar, maka ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas Muhammad Akmal R, aktivis Jaringan Oposisi Loyal, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Akmal menambahkan, praktik nepotisme dalam penempatan jabatan publik tidak hanya merusak sistem birokrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. “Proses seleksi seharusnya menjadi ajang untuk memilih pejabat yang kompeten dan berintegritas, bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jaringan Oposisi Loyal mendesak agar KASN dan Ombudsman tidak hanya melakukan audit administratif, tetapi juga membuka ruang pengaduan publik dan transparansi hasil seleksi. Mereka juga meminta agar hasil seleksi dibatalkan jika terbukti terdapat pelanggaran etik atau hukum.
“Langkah tegas dari lembaga pengawas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses birokrasi. Jangan sampai praktik seperti ini menjadi preseden buruk bagi daerah lain,” tambah Akmal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Panitia Seleksi maupun Pemerintah Kabupaten Mamasa terkait desakan dan tudingan yang dilayangkan oleh Jaringan Oposisi Loyal.(*)
