KEPULAUAN RIAU — Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperluas program percepatan sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 1.500 desa wisata yang tersebar di 15 provinsi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim dunia.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dalam kunjungannya ke Desa Wisata Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, Kamis, 16 Oktober 2025, menyampaikan bahwa program sertifikasi halal telah dimulai sejak Juli 2025 melalui pilot project di 20 desa wisata. Hingga pertengahan Oktober, sebanyak 438 produk UMKM telah berhasil memperoleh sertifikat halal.
“Kini kolaborasi ini kami perluas ke 1.500 desa wisata sebagai bagian dari program Indonesia Muslim Travel Index 2025. Ini bukan hanya soal label halal, tapi tentang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal dan memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di kancah global,” ujar Menteri Widiyanti.
Dalam kesempatan tersebut, Menpar juga menyampaikan apresiasi kepada BPJPH, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, serta masyarakat Desa Penyengat atas semangat kolaborasi yang telah terjalin. Desa Wisata Pulau Penyengat sendiri telah mengantongi 24 sertifikat halal untuk berbagai produk UMKM.
“Desa ini menjadi contoh nyata integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat. Karena itu, sangat tepat jika Pulau Penyengat dipilih sebagai lokasi simbolis untuk menegaskan komitmen kita dalam penguatan pariwisata halal,” tambahnya.
Kepala BPJPH, Haikal Hasan, menegaskan bahwa pariwisata halal kini menjadi mesin ekonomi baru yang tumbuh pesat. Ia menyebutkan bahwa sejumlah negara seperti Rusia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Tiongkok telah mulai mengembangkan sektor ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
“Pangsa pasar halal Indonesia masih sangat besar untuk dioptimalkan. Presiden Prabowo mendorong program sertifikasi halal gratis bagi satu juta UMKM agar prosesnya lebih mudah, terjangkau, dan transparan,” kata Haikal.
BPJPH berkomitmen untuk terus mendampingi Kemenpar dalam memperluas cakupan sertifikasi halal, termasuk mendukung pendataan dan verifikasi produk UMKM di 1.500 desa wisata.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, turut menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan ekosistem pariwisata halal di wilayahnya. Ia menyebut Kepulauan Riau telah meraih sejumlah pengakuan penting, seperti “Halal Hub Industry” dan “Halal Tourism Destination”, serta memiliki pusat industri halal di kawasan Lobam.
“Industri halal, terutama sektor kuliner, kini menjadi ikon penting dalam ekonomi global. Produk halal identik dengan standar kesehatan dan kualitas tinggi,” ujar Ansar.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Pariwisata juga menerima sertifikat lahan aset Barang Milik Negara (BMN) seluas 6.643 meter persegi dari Kepala BPJPH. Lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata (PKDP), yang diharapkan menjadi pusat inovasi dan promosi produk halal berbasis pariwisata.
Turut mendampingi Menteri Pariwisata dalam kunjungan ini, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji.(*)
